PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI#8 (PELAPORAN DAN PENGECEKAN MEDIA SOSIAL JDIH KPU KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT TAHUN 2025)
Kamis (30/10/2025) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri#8 sekaligus melakukan pelaporan dan pengecekan media social JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat (Aneu Nursifah), Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat (Sophia Kurniasari Purba) dan Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat (Hasanuddin Ismail).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat dan untuk KPU Kabupaten Garut mengikuti acara zoom tersebut yang dihadiri oleh Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (Dudi Muharam) beserta staff bagian Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Garut dan seluruh CPNS KPU Kabupaten Garut.
Dalam kegiatan ini pembukaan dibuka oleh Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat (Hasanuddin Ismail) yang menyampaikan bahwa pelaporan dan social media JDIH KPU ini merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan bersama.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat (Aneu Nursifah) menyampaikan bahwa minggu kemarin tidak bisa dilaksanakannya MH ini karena ada kegiatan lain maka dari itu baru bisa dilaksanakan MH lagi di hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 ini, beliau mengatakan untuk social media JDIH KPU ini harus akif baik itu tentang regulasi hukum atau kegiatan yang bertema hukum maka harus diunggah disosial media JDIH KPU dengan semenarik mungkin agar dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat yang melihatnya dan MH ini tidak hanya membahas JDIH saja tetapi membahas apapun yang bersangkutan dengan hukum.
Selain itu ada juga sesi pemaparan powerpoint dari Tim JDIH KPU Provinsi Jawa Barat yang memaparkan tentang pelaporan JDIH KPU yang terdiri dari laporan bulanan dan laporan tahunan tahun anggaran 2025, beserta menjelaskan indicator penilian JDIH. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari beberapa unit satuan kerja KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat bersama dengan Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat (Hasanuddin Ismail).
Acara kegiataan ini ditutup oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat (Sophia Kurniasari Purba) yang menyampaikan untuk persiapan laporan JDIH dimulai dari sekarang agar lebih kondusif dan efektif untuk kedepannya serta social media JDIH KPU ini dapat memberikan pemahaman sederhana tentang kegiatan hukum serta regulasi-regulasi yang dikemas dengan ringkas dan menarik kepada masyarakat.