KPU Muaro Jambi Hadir sebagai Narasumber Kajian Hukum Pemilu Kamis Sesuatu Edisi ke-76
Muaro Jambi – Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi, Supriadi M. menjadi narasumber dalam kegiatan Kajian Hukum Pemilu "Kamis Sesuatu" Seri LXXVI yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 19 November 2026.
Kegiatan yang mengangkat tema "Advokasi Hukum Pemilu: Identifikasi Masalah-Masalah Hukum Terkait Tahapan Regulasi dan Antisipasinya" ini merupakan agenda kajian hukum rutin yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah. Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai satuan kerja KPU untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai isu-isu hukum kepemiluan.
Dalam kesempatan tersebut, Supriadi M. membawakan materi berjudul "Identifikasi Masalah-Masalah Hukum Terkait Tahapan Pembentukan Keputusan dan Antisipasinya". Pemaparan materi mencakup beberapa pokok bahasan penting, di antaranya:
1. Dasar hukum kewenangan pembentukan regulasi. Materi menguraikan landasan hukum yang menjadi sumber kewenangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk regulasi, termasuk pembagian kewenangan pada masing-masing tingkatan penyelenggara.
2. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembahasan difokuskan pada asas dan prinsip yang harus dipegang dalam penyusunan regulasi atau keputusan, sebagai upaya meminimalisir timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.
3. Matriks identifikasi masalah hukum dan langkah antisipasinya. Materi juga memuat pemetaan masalah-masalah hukum yang berpotensi muncul pada setiap tahapan pembentukan keputusan, disertai langkah antisipasi yang dapat ditempuh di lingkungan KPU.
Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh ruang berbagi pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek hukum dalam pembentukan keputusan. Pemahaman yang baik atas tahapan dan prinsip pembentukan regulasi dinilai penting agar setiap keputusan yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang kuat, tertib prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat upaya antisipasi terhadap potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan kelembagaan KPU. Dengan identifikasi masalah sejak dini, penyelenggara pemilu diharapkan mampu menyusun regulasi dan keputusan yang berkualitas, meminimalisir risiko sengketa, serta menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu.
Keikutsertaan KPU Kabupaten Muaro Jambi sebagai narasumber dalam forum ini menjadi bentuk kontribusi dalam memperkaya wawasan hukum antarsatuan kerja KPU sekaligus mempererat sinergi dan kolaborasi lintas daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum.
#kpumelayani #sobatjdih #kpukabupatenmuarojambi