Identifikasi Masalah-Masalah Hukum Terkait Tahapan Regulasi Dan Antisipasinya Menjadi Sesi Advokasi Hukum Kamis Sesuatu Edisi Ke LXXVI

Mungkid _ KPU Kabupaten Magelang ikuti kajian “Kamis Sesuatu” edisi ke-76 yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Kamis (19/11/2026). Tema “Kamis Sesuatu” kali ini membahas tentang Identifikasi Masalah-Masalah Hukum Terkait Tahapan Regulasi Dan Antisipasinya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang, Kadiv Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Magelang.

“Identifikasi dalam tahapan regulasi ini sesuatu yang menjadi pondasi dalam tahapan penyelenggaraan. Kepastian hukum itu ada beberapa aspek yang mengatur, peraturan ini harus secara lengkap dan tidak ada kekosongan hukum, manakala kita membuat regulasi tentang pemilihan,” ujar Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah dalam pembukaan Kamis Sesuatu ke-76.

Hadir sebagai narasumber yaitu Zainal Arifin yang merupakan Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sragen dan Supriadi, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Muaro Jambi. Tak lupa hadir sebagai pembicara kegiatan, Suparmin yang merupakan Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini narasumber menjelaskan Ketertiban regulasi dan ketepatan penyusunan produk hukum menjadi fondasi mutlak dalam menjamin kepastian hukum pada setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kesalahan kecil dalam perumusan norma, penentuan kewenangan, hingga keterlambatan terbitnya Surat Keputusan (SK) berpotensi memicu cacat administrasi dan sengketa hukum di kemudian hari.

Sementara itu, Supriadi Muhammad dari KPU Kabupaten Muaro Jambi membedah titik-titik rawan dalam tahapan pembentukan keputusan di tingkat kabupaten/kota. Ia mencontohkan risiko hukum apabila satuan kerja menggunakan dasar regulasi yang sudah dicabut, SK tertukar dengan kewenangan KPU Provinsi/RI, atau penandatanganan yang tidak sesuai ketentuan. Untuk mengantisipasinya, ia menekankan pentingnya verifikasi administrasi berlapis, legal review menyeluruh sebelum penandatanganan, pemenuhan kuorum rapat pleno, serta publikasi cepat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Melengkapi pembahasan tersebut, materi dari KPU Kabupaten Sragen (M. Zainal) menyoroti dinamika penyesuaian regulasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menuntut kecepatan tindak lanjut di daerah. Penanganan potensi masalah regulasi dirumuskan melalui tiga fase berurutan:

  1. Cegah: Menyusun kalender regulasi per tahapan, memantau pembaruan JDIH secara berkala, dan menyiapkan draf keputusan lebih awal.
  2. Atasi: Melakukan identifikasi cepat saat masalah muncul, berkonsultasi untuk meminta penafsiran resmi secara berjenjang, serta berkoordinasi dengan Bawaslu guna menyamakan persepsi.
  3. Selesaikan: Menindaklanjuti rekomendasi maupun putusan sengketa tepat waktu, mendokumentasikan berkas secara lengkap (audit trail), dan memperbarui SOP internal.  

“Regulasi yang kita susun tidak boleh salah norma, salah kewenangan, maupun bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM di bidang legal drafting serta penguatan kolaborasi antara bagian pengusul dan bagian hukum menjadi kebutuhan mutlak agar setiap produk hukum memiliki kepastian,” ujar Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha dalam penutupan Kamis Sesuatu ke-76.