JDIH

Amurang, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan memperkuat sistem pengendalian internal melalui Rapat Pleno Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bulan Oktober Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Rabu, 4 November 2026, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Rapat pleno tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan, Tomy Moga, dan dihadiri Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Sriwulan Suot, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Fadly Munaiseche, Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Selatan sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) SPIP Lani Alou, serta seluruh anggota Satgas SPIP.

Pelaksanaan rapat pleno menjadi bagian dari upaya KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan sesuai rencana, memiliki mekanisme pengendalian yang memadai, serta mampu mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam forum tersebut, jajaran KPU Kabupaten Minahasa Selatan bersama Satgas SPIP membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari proses pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem pengendalian di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Agenda rapat diawali dengan finalisasi penyusunan Kartu Kendali SPIP. Kartu kendali menjadi salah satu instrumen pemantauan untuk memastikan kegiatan pengendalian yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan didokumentasikan secara tertib.

Melalui instrumen tersebut, pelaksanaan pengendalian dapat ditelusuri sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk melihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi yang lengkap juga diperlukan untuk mendukung proses evaluasi serta memastikan setiap tindakan pengendalian memiliki dasar dan bukti pelaksanaan yang jelas.

Selanjutnya, rapat membahas Penetapan Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali SPIP Bulan Oktober Tahun 2026. Penetapan laporan ini menjadi bagian dari rangkaian dokumentasi pelaksanaan pengendalian selama periode Oktober sekaligus menjadi bahan untuk menilai efektivitas pengendalian yang telah diterapkan.

Agenda berikutnya yakni Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SPIP Tahun 2026–2027. Pembahasan perubahan Renja dilakukan untuk memastikan rencana kerja SPIP dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Selain agenda tersebut, rapat pleno juga membahas Penetapan Risk Register Tahun 2026 serta penyusunan Laporan Evaluasi Risk Register.

Risk Register merupakan instrumen penting dalam penerapan manajemen risiko karena memuat pemetaan terhadap potensi risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Melalui identifikasi dan pemetaan tersebut, setiap risiko dapat dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya, dampak yang ditimbulkan, serta langkah pengendalian atau mitigasi yang diperlukan.

Pembahasan Risk Register juga menjadi momentum untuk memastikan risiko yang telah diidentifikasi tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang sesuai.

Evaluasi terhadap Risk Register diperlukan untuk mengetahui apakah langkah pengendalian yang telah ditetapkan mampu mengurangi kemungkinan maupun dampak risiko secara efektif. Apabila masih terdapat pengendalian yang belum optimal, maka dapat dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian terhadap langkah mitigasi.

Dengan demikian, pengelolaan risiko tidak berhenti pada tahap identifikasi, tetapi dilanjutkan dengan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan, Tomy Moga, dalam membuka rapat menekankan pentingnya penguatan pengendalian internal sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan.

Menurutnya, penerapan SPIP perlu dilakukan secara konsisten agar setiap pelaksanaan tugas memiliki mekanisme pengendalian yang jelas, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian internal juga tidak semestinya dipahami hanya sebagai pemenuhan aspek administrasi. Lebih dari itu, SPIP diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja seluruh jajaran KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Setiap pelaksana tugas perlu memiliki kesadaran terhadap potensi risiko yang dapat muncul dalam proses kerja masing-masing. Dengan kesadaran tersebut, potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti melalui langkah pencegahan maupun mitigasi yang tepat.

Pendekatan tersebut juga mendukung terciptanya tata kelola kelembagaan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat akuntabilitas serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Keterlibatan pimpinan, unsur divisi, sekretariat, dan Satgas SPIP dalam rapat pleno menunjukkan bahwa pengendalian internal merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kelembagaan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Satgas SPIP memiliki peran penting dalam mengoordinasikan proses pengendalian, mulai dari pemantauan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, identifikasi risiko, penyusunan langkah pengendalian dan mitigasi, hingga evaluasi terhadap efektivitas pengendalian.

Melalui proses tersebut, potensi risiko diharapkan dapat diketahui sejak dini sehingga organisasi memiliki ruang yang memadai untuk menentukan langkah pencegahan dan perbaikan.

Penerapan pendekatan berbasis risiko juga memungkinkan organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. Risiko yang telah diidentifikasi dapat ditinjau kembali berdasarkan perkembangan kondisi organisasi, perubahan proses kerja, maupun hasil evaluasi atas pengendalian yang telah diterapkan.

Dengan demikian, pengendalian internal dapat terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Rapat Pleno Penyelenggaraan SPIP Bulan Oktober Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu, 4 November 2026, menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam membangun tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Finalisasi Kartu Kendali SPIP, penetapan laporan hasil pengisian, perubahan Renja SPIP, penetapan Risk Register, hingga penyusunan laporan evaluasi merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dalam memastikan sistem pengendalian internal berjalan secara terencana dan berkelanjutan.

Penguatan SPIP sekaligus menjadi upaya untuk membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas, tetapi juga memperhatikan kepastian proses, pengelolaan risiko, kepatuhan, efektivitas pengendalian, dan akuntabilitas.

Melalui penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko yang dilakukan secara konsisten, KPU Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas dan kewenangan secara profesional dan berintegritas.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk memastikan setiap proses kelembagaan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, terukur, terdokumentasi, serta berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.