JDIH

Amurang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pleno SPIP KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan, Senin, 5 Oktober 2026.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan bersama para Anggota KPU dan diikuti oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Forum tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi dan penguatan pengendalian intern untuk memastikan seluruh proses kerja kelembagaan berjalan sesuai ketentuan, terukur, terdokumentasi, serta berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rapat tersebut, pembahasan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan administrasi SPIP, tetapi juga pada bagaimana sistem pengendalian intern dapat menjadi instrumen manajemen yang mampu memberikan early warning terhadap berbagai potensi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi, antara lain perkembangan pelaksanaan pengendalian intern, tindak lanjut atas pengendalian yang telah dilakukan, pemetaan risiko, serta efektivitas langkah mitigasi terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian target dan sasaran organisasi.

Identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan. Setiap potensi risiko dipandang perlu dikenali sejak awal, dianalisis tingkat dampaknya, serta ditentukan langkah pengendalian yang proporsional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong budaya kerja yang tidak hanya bersifat responsif ketika persoalan terjadi, tetapi juga mampu melakukan pencegahan melalui pengendalian yang sistematis.

Penerapan SPIP juga memiliki keterkaitan erat dengan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Pengendalian intern yang berjalan secara efektif dapat mendukung kepastian proses, meningkatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, sekaligus memastikan setiap tahapan pekerjaan memiliki dasar, prosedur, dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui forum pleno tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Selatan juga mendorong agar hasil identifikasi risiko tidak berhenti pada pemetaan semata. Setiap risiko perlu diterjemahkan ke dalam rencana tindak pengendalian yang jelas, terukur, memiliki penanggung jawab, serta dapat dipantau tindak lanjutnya. Dengan demikian, SPIP diharapkan menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Penguatan SPIP sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan kelembagaan. Setiap unsur organisasi memiliki peran dalam memastikan bahwa pengendalian tidak hanya menjadi tanggung jawab tim atau unit tertentu, melainkan menjadi bagian dari kesadaran bersama dalam melaksanakan tugas.

KPU Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang berkelanjutan. Karena itu, evaluasi, pemutakhiran risiko, penguatan mitigasi, serta pemantauan tindak lanjut perlu dilakukan secara konsisten mengikuti dinamika dan kebutuhan organisasi.

Melalui pelaksanaan Rapat Pleno SPIP ini, KPU Kabupaten Minahasa Selatan terus memperkuat fondasi tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU secara profesional serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.(**)