Dari Meja Pengadaan ke Ruang Pemilu, KPU Luwu Bicara Integritas
Belopa, jdih.kpu.go.id/sulsel/luwu — Dari pengadaan barang/jasa hingga penyelenggaraan Pemilu, ruang kerjanya berbeda. Namun, keduanya sama-sama berhadapan dengan amanah publik yang menuntut integritas dan akuntabilitas.
Hal tersebut menjadi bahasan dalam Knowledge Sharing KPU Kabupaten Luwu, Senin (24/8/2026), dengan tema “Dari Meja Pengadaan ke Ruang Pemilu: Apa yang Ternyata Sama di Balik Dua Sistem yang Berbeda?”
Materi disampaikan Harianto, Anggota KPU Kabupaten Luwu Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, dengan membawa perspektif dari pengalaman dan kompetensinya di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perbandingan dibahas melalui sejumlah aspek, mulai dari prinsip, etika, jenis dan cara pelaksanaan, pelaku dan kewenangan, persyaratan, metode pemilihan, evaluasi dan output, digitalisasi, hingga pengawasan, pengaduan, sanksi dan akuntabilitas.
“Saya tidak sedang menyamakan Pengadaan dengan Pemilu. Saya sedang membandingkan dua pengalaman dalam mengelola amanah publik,” ujar Harianto.
Menurutnya, pengadaan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal sedangkan Pemilu menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Mekanisme dan output keduanya berbeda, tetapi prosesnya sama-sama membutuhkan kepastian aturan, integritas, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.
“Yang saya bawa dari satu ruang ke ruang yang lain bukan kesamaan sistem, melainkan pelajaran tentang bagaimana amanah publik harus dikelola,” pungkasnya.