Sastra Membuka Cara Pandang tentang Manusia dan Demokrasi, KPU Purworejo Ikuti Kajian Novel Pulang
PURWOREJO (19/8) - Memahami hukum kepemiluan tidak cukup hanya dengan membaca regulasi. Penyelenggara pemilu juga perlu memahami manusia, pengalaman sosial, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Perspektif tersebut penting agar aturan dapat diterapkan secara bijak dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Semangat itu menjadi bagian dari Kajian Rutin Kamis Sesuatu Serial “Advokasi Hukum Pemilu” Seri LXIII yang diikuti Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo secara daring, Rabu (19/8/2026).
Kajian kali ini membahas novel Pulang. Kegiatan diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan, Fatkhuddin, menjadi narasumber. Novel Pulang menjadi bahan diskusi untuk melihat berbagai persoalan manusia, pilihan hidup, nilai, serta hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Pendekatan sastra memberikan ruang bagi peserta untuk melihat persoalan hukum dan demokrasi dari sudut pandang yang lebih luas.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purworejo, Imam Turmudi, mengatakan bahwa literasi dapat membantu penyelenggara memahami hukum secara lebih kontekstual.
“Hukum tidak berdiri sendiri. Di balik setiap aturan ada manusia, kepentingan, dan persoalan sosial yang perlu dipahami. Membaca karya sastra membantu kita melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Dari sana, kita dapat belajar menerapkan hukum dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan dan kepentingan masyarakat,” ujar Imam Turmudi.
Menurut Imam, penyelenggara pemilu berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang dan perspektif beragam. Karena itu, kemampuan memahami kondisi sosial menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas.
Literasi juga dapat menjadi ruang untuk melatih cara berpikir kritis. Peserta tidak hanya diajak menerima informasi, tetapi juga menghubungkan cerita dengan realitas kehidupan serta persoalan yang relevan dengan penyelenggaraan pemilu.
Forum kajian rutin yang melibatkan KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah tersebut menjadi ruang bertukar gagasan. Setiap peserta dapat memperoleh perspektif berbeda dari pengalaman dan pemahaman satuan kerja lainnya.
Bagi masyarakat, peningkatan kapasitas penyelenggara memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan. Penyelenggara yang memiliki wawasan luas diharapkan mampu berkomunikasi lebih baik, memahami persoalan secara utuh, serta mengambil keputusan berdasarkan aturan dan kepentingan publik.
KPU Kabupaten Purworejo terus mendorong budaya membaca dan berdiskusi sebagai bagian dari pengembangan kapasitas aparatur. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan pasal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghadirkan kepastian, keadilan, dan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.