JDIH

SLAWI, 23 Juli 2026 Anggota KPU Kabupaten Tegal Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, beserta jajaran staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal menghadiri dan mengikuti jalannya diskusi ilmiah rutin "Kamis Sesuatu" yang diselenggarakan secara daring. Di tengah dinamika pelaksanaan tahapan pemilu, penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalitas bagi para komisioner serta staf kesekretariatan terus menjadi fokus utama. Salah satu metode reflektif yang menarik perhatian adalah pembedahan nilai-nilai demokrasi melalui karya sastra, seperti yang tertuang dalam analisis novel berjudul "Aib dan Nasib" karya Minanto (Pemenang Sayembara Dewan Kesenian Jakarta 2019). Karya realisme sosial ini memotret benturan nyata antara idealisme regulasi dengan kompleksitas realitas sosiologis di lapangan, sebuah kisah yang dinilai sangat relevan dengan prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kegiatan ini menghadirkan Siti Halimatus Sya'diyah, A.Md. (Ketua Divisi Hukum & Pengawasan KPU Kabupaten Karanganyar) sebagai narasumber dan dipandu oleh Eko Handoko, S.IP., M.M. (Kasubbag TPPH KPU Kabupaten Karanganyar) selaku moderator.

Novel yang berlatar belakang dinamika kehidupan masyarakat Desa Tegalurung ini menyoroti potret kelam kehidupan sosial dan politik lokal yang sarat kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, kekerasan rumah tangga, hingga manipulasi politik uang (money politics). Melalui kisah 10 tokoh utama yang saling terhubung mulai dari Marlina sang tukang bangunan, Kaji Basuki mantan caleg yang berjuang menjaga integritas, hingga Uripah yang mengalami diskriminasi akibat gangguan kejiwaan penulis menggambarkan bagaimana "Nasib" (latar kondisi sosial-ekonomi) dan "Aib" (stigma serta label publik) membentuk pilihan hidup, perilaku sosial, hingga cara pandang politik warga desa.

Atmosfer politik lokal dalam novel ini dikotori oleh dominasi elit transaksional yang memanfaatkan himpitan ekonomi masyarakat. Warga yang terdesak kebutuhan hidup kerap terjebak dalam pragmatisme, sementara calon yang membawa gagasan jujur dan idealis harus tersingkir dari gelanggang perpolitikan akibat ketimpangan modal sosial dan finansial.

Dari hasil analisis sosiologi sastra terhadap novel tersebut, diskusi merumuskan lima nilai refleksi utama yang beririsan langsung dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penyelenggaraan pemilu:

1. Kritik Terhadap Politik Uang (Money Politics): Praktik politik transaksional kerap berakar dari keterdesakan dan himpitan ekonomi masyarakat. Demokrasi berisiko runtuh ketika hak suara rakyat diperjualbelikan sekadar sebagai komoditas demi bertahan hidup.
2. Bahaya Stigma dan Tirani Mayoritas: Labeling sosial (Aib) sering kali dijadikan alat kontrol sosial untuk menghakimi individu. Demokrasi yang sejati wajib menjamin hak, martabat, dan kebebasan setiap warga negara tanpa dihakimi oleh kelompok mayoritas.
3. Kesetaraan Gender dan Ketidakadilan Patriarki: Dominasi budaya patriarki dan tingginya angka KDRT menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan terbungkam. Demokrasi tidak akan pernah adil jika perempuan tidak diberikan ruang partisipasi yang aman dan setara.
4. Pentingnya Semangat Musyawarah: Masalah sosial di tingkat tapak sering kali diselesaikan melalui rumor, prasangka, dan intrik ketimbang dialog terbuka. Musyawarah yang jujur merupakan jantung demokrasi untuk menjaga solidaritas sosial.
5. Perlindungan Hak Kelompok Rentan dan Marjinal: Menegaskan pentingnya jaminan hak pilih dan aksesibilitas politik bagi kelompok minoritas, penyandang disabilitas, serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seperti tokoh Uripah dalam novel, agar terhindar dari diskriminasi.

Diskusi ilmiah ini ditutup dengan sesi analisis dan arahan pimpinan oleh Muslim Aisha, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah.