JDIH

Wamena, 12 Juni 2026 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Keanggotaan Partai Politik di Grand Santika lantai 2 pada Jumat (12/6/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partai politik mengenai pentingnya validitas dan akurasi data keanggotaan yang diinput dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara beserta anggota KPU, Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara, Kasubag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Tolikara, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara, serta perwakilan dari tujuh partai politik yang hadir, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Garuda.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa pemutakhiran data keanggotaan partai politik merupakan tahapan penting dalam memastikan data yang tercantum dalam Sipol sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, partai politik diharapkan dapat melakukan verifikasi internal secara cermat sebelum melakukan penginputan data anggota.Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara memberikan pemaparan terkait sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian partai politik dalam proses pengelolaan data keanggotaan.

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa seseorang tidak diperbolehkan terdaftar sebagai anggota pada dua partai politik yang berbeda. Selain itu, partai politik juga diingatkan agar tidak memasukkan identitas seseorang ke dalam Sipol tanpa persetujuan yang bersangkutan, karena hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

Anggota Bawaslu juga menjelaskan bahwa status sebagai anggota partai politik dapat menjadi kendala bagi seseorang yang ingin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mengingat aparatur sipil negara dituntut untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Oleh karena itu, masyarakat maupun partai politik diminta memastikan bahwa data yang dimasukkan benar-benar berdasarkan kesediaan dan persetujuan anggota yang bersangkutan.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa anggota partai politik wajib berdomisili atau memiliki keterkaitan administratif di wilayah kepengurusan partai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan data keanggotaan serta memudahkan proses verifikasi administrasi.Melalui kegiatan sosialisasi ini, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tolikara berharap seluruh partai politik dapat memahami dan mematuhi ketentuan terkait pengelolaan data keanggotaan partai politik, sehingga tidak terjadi permasalahan sebagaimana yang pernah ditemukan pada tahapan sebelumnya. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga akurasi data dan meningkatkan koordinasi dalam proses pemutakhiran data keanggotaan partai politik menjelang tahapan pemilu yang akan datang.