KPU Provinsi Jawa Barat Melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #23
Bandung, jdih.kpu.go.id/jabar - Sampurasun #SobatJDIH
KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #23 dengan topik Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya), pada Kamis (11/06/2026) secara hybrid.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahannya menyampaikan bahwa forum ini akan berfokus pada dinamika perbedaan penafsiran pengaturan periodisasi masa jabatan calon bupati pada kasus di KPU Kabupaten Tasikmalaya. Perbedaan penafsiran tersebut bukan disebabkan oleh adanya pelanggaran pemilu dan kesalahan proses rekapitulasi, tetapi murni disebabkan oleh perbedaan sudut pandang terhadap regulasi.
Setelah itu, dilakukan penyampaian materi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tasikmalaya Ade Abdullah Sidiq. Dalam paparannya membahas Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya) yang mencakup para pihak, objek permohonan, pokok permohonan pemohon, pokok jawaban termohon, pokok keterangan pihak terkait dan bawaslu, pokok pertimbangan hukum MK, amar putusan MK, gambaran umum pelaksanaan tindak lanjut Putusan MK, dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut.
Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Divisi SDM, Penelitian, dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat Abdullah Sapi'i. Dalam arahannya meminta agar hasil diskusi program MH disosialisasikan ke seluruh jajaran melalui In-House Traning (IHT) atau forum internal agar menjadi pembelajaran bersama. Beliau juga menekankan pentingnya mendokumentasikan rangkaian kegiatan ini, seperti dalam bentuk buku, agar dapat menjadi warisan (legacy) informasi yang kuat bagi kelembagaan.
Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta sobat JDIH.
Hatur Nuhun
#jdihkpu
#jdihkpujabar
#MembahasHukum