Program Edukasi Demokrasi akan terus Diperkuat, KPU Purworejo Siapkan Pengembangan Kegiatan Hukum dan Pengawasan
Purworejo (26/5) — Komitmen untuk menghadirkan pendidikan demokrasi dan penguatan tata kelola kelembagaan terus dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purworejo melalui Rapat Koordinasi Internal yang diselenggarakan pada Selasa, 26 Mei 2026 di Aula KPU Kabupaten Purworejo.
Rapat dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, pejabat fungsional, serta staf pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Purworejo.
Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus perencanaan strategis terhadap berbagai program penguatan hukum dan pengawasan yang telah berjalan selama bulan Mei 2026. Dalam rapat tersebut, masing-masing peserta rapat menyampaikan capaian kegiatan, hambatan pelaksanaan, serta usulan pengembangan program untuk bulan Juni mendatang.
Sejumlah program unggulan menjadi fokus pembahasan, diantaranya Sekolah Hukum Kepemiluan, Diskusi Tematik, pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Program-program tersebut dinilai memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan literasi hukum, kualitas pengawasan internal, dan keterbukaan informasi publik.
Diskusi berlangsung aktif dan konstruktif. Para peserta memberikan berbagai pandangan terkait strategi peningkatan kualitas kegiatan, perluasan jangkauan edukasi masyarakat, hingga penguatan pengelolaan dokumentasi hukum agar lebih mudah diakses oleh publik. Evaluasi juga dilakukan terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan sebelumnya agar program yang dijalankan ke depan semakin tepat sasaran dan bermanfaat.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purworejo, Imam Turmudi, menegaskan bahwa keberlanjutan program menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat.
“Program-program seperti Sekolah Hukum Kepemiluan, Diskusi Tematik, SPIP, dan JDIH bukan hanya agenda internal kelembagaan, tetapi juga bagian dari upaya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pendidikan hukum, keterbukaan informasi, dan penguatan tata kelola yang akuntabel,” ujar Imam Turmudi.
Melalui rapat koordinasi ini, KPU Kabupaten Purworejo kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi program yang edukatif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.