KPU Blora Belajar Demokrasi dan Hukum Pemilu dari Bedah Film Jawan
BLORA- Hari ini, Rabu 13 Mei 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menggelar Kajian Rutin Kamis Sesuatu Serial “Advokasi Hukum Pemilu” Seri ke-51. Diskusi yang rutin dilaksanakan tiap pekan ini membedah nilai-nilai film “Jawan” dengan narasumber dari KPU Kabupaten Wonogiri, Doni Hafidhian, S.Psi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan tentunya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Blora, Noorman Pramono beserta Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) turut serta hadir secara daring.
Dalam paparan keren yang disampaikan oleh narasumber, film yang dibintangi artis Bollywood, Shah Rukh Khan ternyata menyimpan banyak pesan moral yang sangat tajam tentang demokrasi, korupsi dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Sinopsis Singkat Film Jawan (2023)
Film aksi-thriller India ini berkisah tentang agen rahasia yang memiliki misi memperbaiki system negara yang korup. Ia berani menuntut keadilan sosial demi rakyat kecil, mulai dari melunasi hutang petani hingga menuntut fasilitas Kesehatan yang layak oleh pemerintah.
Apa Hubungannya dengan Demokrasi?
Film Jawan memuat monolog kritis yang sangat relevan dengan penyelenggaraan pemilu di negara Kita. Pesan utamanya adalah Pendidikan pemilih, agar Masyarakat tidak sekadar menjadi “objek pemilu maupun pilkada”, melainkan menjadi pemilih yang cerdas.
Pesan Demokrasi
Ada 3 pesan tersirat dalam film Jawan. Pertama, Kritis dalam memilih pemimpin. Jangan pernah memilih pemimpin berdasarkan isu suku, agama ras, antar golongan (SARA), kasta ataupu sekadar uang. Tanyakan pada calon pemimpin mengenai apa yang akan dilakukan untuk Pendidikan, Kesehatan, dan peluang lapangan kerja selama 5 tahun ke depan.
Kedua, Kekuatan Suara Warga. Kita tidak perlu menunggu pahlawan super datang. Warga negara memiliki kekuatan paling besar untuk membawa perubahan hanya melalui ujung jari mereka saat memberikan suara.
Dan Ketiga, Menuntut Akuntabilitas. Masyarakat berhak menuntut akuntabilitas dari penyelenggara negara. Layaknya Kita teliti saat membeli kebutuhan sehari-hari, Kita juga harus cermat dalam memilih pemimpin demi mencegah kejahatan korporasi dan korupsi.*(gal)