Netralitas ASN dan Bijak Bermedia Sosial
Cianjur – Guna memperkokoh integritas pegawai di tengah kemajuan era digital, KPU Provinsi Jawa Barat kembali menyelenggarakan Program Membahas Hukum (MH) JDIH Seri #21 pada Kamis (30/04). Mengangkat tema krusial "Netralitas ASN dan Bijak Bermedia Sosial", kegiatan ini berlangsung secara hybrid dan diikuti dengan saksama oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Acara dibuka secara resmi oleh Abdullah Sapi'i, Ketua Divisi SDM, Penelitian, dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam arahannya, beliau memberikan mandat tegas bagi seluruh jajaran untuk mutlak menjaga netralitas serta mematuhi kode etik, baik dalam menjalin kemitraan strategis maupun saat beraktivitas di jagat maya. Pengawasan internal yang kuat menjadi kunci agar profesionalisme lembaga tetap berada pada koridornya.
KPU Kabupaten Cianjur menunjukkan komitmennya dengan hadir secara virtual, melibatkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, jajaran Kepala Subbagian, hingga staf dan CPNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur.
Pada sesi utama, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, memaparkan materi komprehensif mengenai perluasan makna integritas ASN berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021. Ia menekankan bahwa di masa sekarang, integritas tidak hanya soal kinerja di kantor, tapi juga perilaku digital. Seluruh ASN diwajibkan menjauhi segala bentuk ujaran kebencian serta praktik judi online yang dapat merusak marwah instansi.
Penguatan lebih lanjut disampaikan oleh Yunike Puspita selaku Kabag Parhumas dan SDM KPU Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa posisi ASN di lingkungan KPU tergolong spesial karena memikul tanggung jawab hukum berlapis, mulai dari UU ASN, UU Pemilu, hingga aturan etik dari DKPP dan Perbawaslu.
Menutup rangkaian acara, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, mengingatkan seluruh satker termasuk KPU Kabupaten Cianjur untuk terus memperkuat edukasi bijak bermedia sosial bagi internal pegawainya. Menjaga lisan, tulisan, dan jejak digital adalah komitmen nyata dalam menjaga martabat demokrasi serta mewujudkan birokrasi yang kredibel dan akuntabel.