JDIH

WONOSOBO – Kajian Rutin Kamis Sesuatu Serial “Advokasi Hukum Pemilu” Seri Ke-50 Diskusi Film “The American President” yang diadakan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Narasumber Isyadi S.H. Suasana diskusi daring dalam kegiatan “Kamis Sesuatu” Episode 50 berlangsung hangat dan penuh refleksi kritis. Kegiatan yang diikuti jajaran KPU dari berbagai daerah ini membahas film politik bertema demokrasi modern yang menyoroti benturan antara kekuasaan, etika, kepentingan pribadi, hingga penggunaan fasilitas negara.

Diskusi tersebut menjadi ruang pembelajaran bersama bagi penyelenggara pemilu untuk memahami pentingnya menjaga integritas, independensi, serta marwah demokrasi di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Salah satu peserta diskusi dari KPU Boyolali, menyampaikan bahwa film yang dibahas bukan sekadar drama politik biasa, melainkan refleksi mendalam mengenai bagaimana pragmatisme politik dan manipulasi opini publik dapat memengaruhi demokrasi.

“Film ini relevan bagi penyelenggara pemilu, khususnya dalam memahami bagaimana ruang demokrasi dapat dipengaruhi oleh pragmatisme politik, manipulasi opini publik, hingga eksploitasi kehidupan personal kandidat,” ungkapnya.

Penggunaan Fasilitas Negara Jadi Sorotan Penting

Dalam sesi tanggapan, narasumber menyoroti pentingnya kehati-hatian pejabat publik maupun penyelenggara pemilu dalam menggunakan fasilitas negara.

Menurutnya, film tersebut memberikan gambaran bahwa seorang pejabat publik sering kali sulit memisahkan kepentingan pribadi dengan jabatan yang melekat selama 24 jam.

“Sebagai penyelenggara negara, kita harus memahami pada titik mana fasilitas negara digunakan untuk kepentingan tugas, dan pada titik mana harus dihindari untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa integritas penyelenggara pemilu tidak hanya diuji saat menjalankan tugas formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilih Cerdas Harus Fokus pada Gagasan, Bukan Serangan Personal

Diskusi juga berkembang pada isu pemilih cerdas dan peran media dalam demokrasi. Peserta dari KPU daerah lain menilai bahwa film tersebut memperlihatkan bagaimana isu personal kandidat sering kali lebih dominan dibanding gagasan dan program kerja.

Menanggapi hal tersebut, Narasumber menjelaskan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat harus diarahkan pada substansi kebijakan, bukan sekadar narasi serangan pribadi.

“Pemilih cerdas adalah pemilih yang melihat kebijakan dan gagasan kandidat, bukan terjebak pada isu personal yang dibangun untuk menjatuhkan lawan politik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membangun kualitas demokrasi dengan menghadirkan informasi yang mendidik dan berorientasi pada kepentingan publik.

Refleksi Etika dan Benturan Kepentingan bagi Penyelenggara Pemilu

Pada sesi penutup, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muslim Aisa, memberikan arahan sekaligus refleksi mendalam terkait isi film.

Menurutnya, dinamika dalam film tersebut sangat dekat dengan realitas kehidupan penyelenggara pemilu. Benturan kepentingan, relasi personal, tekanan politik, hingga upaya menjaga citra merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi dengan integritas.

“Sebagai penyelenggara pemilu, kita tidak bisa hidup sendiri. Selalu ada relasi keluarga, sahabat, maupun lingkungan sosial yang berpotensi memengaruhi independensi. Karena itu, integritas menjadi kunci utama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu harus mampu menjaga kepercayaan publik dengan mengedepankan profesionalitas dan etika dalam setiap tindakan.

KPU Perkuat Budaya Diskusi dan Literasi Demokrasi

Melalui kegiatan “Kamis Sesuatu”, KPU terus mendorong budaya diskusi, literasi demokrasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu.

Kegiatan ini diharapkan menjadi media refleksi bersama agar seluruh jajaran KPU mampu menjaga independensi, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas kepemiluan.

Dengan menghadirkan pendekatan yang ringan melalui film dan diskusi interaktif, KPU ingin memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.