KPU Provinsi Jawa Barat Melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #20
Bandung, jdih.kpu.go.id/jabar - Sampurasun #SobatJDIH
KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #20 dengan topik Pengecekan Metadata Keputusan Tahun 2025 dan 2026 di Website JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, pada Kamis (23/04/2026) secara hybrid.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail. Dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa pelaksanaan Program MH Seri #20 ini melanjutkan evaluasi MH Seri #19, 16 KPU Kabupaten/Kota tersisa diinstruksikan segera menuntaskan standarisasi metadata dan format penamaan berkas JDIH secara proaktif. Kepala Subbagian wajib memverifikasi hasil kerja operator guna menjamin akurasi informasi publik serta mengejar target penyelesaian dalam waktu dekat.
Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan Pengecekan Metadata Keputusan Tahun 2025 dan 2026 di Website JDIH 16 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang belum diperiksa pada minggu lalu. Melalui Program MH Seri #20 disampaikan bahwa standardisasi metadata merupakan kewajiban bagi KPU Kabupaten/Kota guna memenuhi regulasi pengelolaan JDIH, terutama pengisian metadata yang telah ditetapkan KPU RI. Validasi berlapis sebelum dan sesudah publikasi sangat ditekankan demi menjaga kualitas informasi serta mengoptimalkan skor penilaian JDIH di tingkat daerah.
Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail. Dalam sambutannya menekankan bahwa demi menjaga kepastian hukum wajib melakukan validasi ketat sebelum unggah guna menjamin standarisasi metadata JDIH se-Jawa Barat.
Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta sobat JDIH.
Hatur Nuhun
#jdihkpu
#jdihkpujabar
#MembahasHukum