PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI - 20 TENTANG LANJUTAN PENGECEKAN METADATA KEPUTUSAN TAHUN 2025 DAN 2026 DI WEBSITE JDIH KPU KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT
Haii Sobat JDIH, Sampurasun!
Sukabumi, 23 April 2026.
Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terus berkomitmen meningkatkan kualitas produk hukumnya dengan mengikuti Program Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #20 yang dilaksanakan secara Daring. Kegiatan kali ini diikuti oleh Siska Agustia selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Hermansyah Putra Selaku Kasubbag Teknis dan Hukum serta Jajaran Staff Subbagian Teknis dan Hukum, Kegiatan ini berfokuskan pada evaluasi dan kelanjutan perbaikan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Kegiatan dibuka langsung oleh Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail yang memberikan arahan serta penekanan terkait beberapa poin krusial yang harus ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota:
- Tindak Lanjut Pengecekan: Kegiatan MH seri ini merupakan lanjutan dari proses pengecekan yang telah dilaksanakan pada minggu sebelumnya, di mana sudah dilakukan berbagai perbaikan dengan memperhatikan sejumlah catatan dari Kabupaten/Kota lainnya.
- Kepatuhan Aturan Metadata: Ditegaskan bahwa tata cara pengisian metadata pada sistem JDIH bukan didasarkan pada keinginan subjektif semata, melainkan merupakan kewajiban yang sudah diatur secara baku dan harus ditaati oleh seluruh jajaran.
- Fokus Putusan 2025/2026: Pada pertemuan kali ini, fokus pengecekan dan perbaikan dititikberatkan secara khusus pada dokumen-dokumen Putusan yang terbit pada rentang tahun 2025 dan 2026.
- Mitigasi Sengketa Hukum: Proses publikasi produk hukum memiliki sifat yang sangat sensitif karena berpotensi menjadi objek sengketa di kemudian hari. Oleh sebab itu, diperlukan langkah mitigasi yang matang terhadap permasalahan hukum yang ditargetkan ke depannya.
- Perhatian Ekstra pada Kualitas Data: Ke depannya, seluruh jajaran diharapkan dapat lebih memperhatikan kualitas dan ketelitian pengisian metadata agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui momentum pengecekan dan perbaikan berkelanjutan ini, KPU Kota Sukabumi siap untuk terus berbenah menyajikan dokumentasi hukum yang akurat, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
#JDIHKPU #KPUKotaSukabumi #KPUMelayani #Ramahinklusi #Akursauyunan #Profesional #Berintegritas