KPU TALAUD CATAT PRESTASI DENGAN MERAIH SEJUMLAH PENGHARGAAN PADA REKOREVREN DIVKUMWAS KPU SULUT
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Perencanaan (Rakorevren) Program Divisi Hukum dan Pengawasan (Divkumwas) KPU se-Sulawesi Utara. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan JDIH, SPIP, SAKIP, dan LHKPN bagi KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2025. Acara tersebut dilaksanakan secara hybrid pada Jumat, 23 Januari 2026, bertempat di Aula KPU Provinsi Sulawesi Utara.
Rakorevren dibuka oleh Anggota KPU RI, Iffa Rosita, serta dihadiri oleh Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Sulut, bersama para Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Iffa Rosita menegaskan pentingnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya pada masa pasca tahapan pemilu dan pilkada. Terkait pengelolaan informasi hukum melalui JDIH, ia menyoroti perlunya inovasi dalam meningkatkan literasi hukum serta pembaruan informasi pada laman JDIH. Selain itu, ia juga mendorong penguatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), termasuk pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan KPU se-Sulawesi Utara.
Pada kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih sejumlah penghargaan. KPU Talaud memperoleh peringkat Terbaik 4 sebagai Satuan Kerja yang Patuh dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara Tepat Waktu Tahun 2024, sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan administrasi.
Tidak hanya itu, KPU Talaud juga meraih peringkat Terbaik 6 sebagai Satuan Kerja dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Konsisten dan Berkualitas Tahun 2025, serta Terbaik 6 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.
Capaian tersebut menunjukkan komitmen KPU Talaud dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mengoptimalkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.