Demokrasi Post Election: Antara Healing Politik dan Tanggung Jawab Kolektif

Oleh: RAMLI ONDANG DJAU

Pemilu memang udah kelar, Saat bilik suara ditutup, tinta di jari mulai pudar dan tim sukses balik jadi manusia biasa. Tapi, euforia (dan drama) demokrasi ternyata nggak langsung hilang begitu aja,  banyak yang mengira tugas demokrasi selesai. Euforia pesta rakyat berubah jadi pertanyaan besar: "Lalu, kita harus apa?" Maka lahirlah babak yang jarang diperhatikan, tapi justru menentukan, fase yang kadang lebih panas dari kampanye: Demokrasi Post Election.  

Sayangnya, budaya politik kita masih menganggap pemilu sebagai klimaks — padahal, ia baru awal cerita, demokrasi tidak berhenti pas kertas suara dilipat dan dimasukkan ke kotak. Menurut Dahl (1989), demokrasi itu bukan cuma soal pemilu, tapi juga proses berkelanjutan yang menjamin partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. demokrasi adalah proses yang berkesinambungan. Pemilu hanya salah satu mekanismenya. Demokrasi sejati terjadi di antara dua pemilu  saat mana penguasa diuji dan rakyat diminta untuk tidak diam. Jadi ya, fase post election ini seharusnya justru jadi titik awal partisipasi yang lebih sehat. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, seperti yang dijelaskan oleh Robert A. Dahl, keterlibatan warga seharusnya tak berhenti di hak suara, melainkan berlanjut ke kontrol sosial dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Banyak dari kita yang udah merasa tugas selesai setelah nyoblos. Seolah-olah hak demokrasi itu cuma sah dipakai sekali lima tahun, kayak SIM. Padahal, demokrasi itu mirip gym membership “percuma bayar mahal kalau nggak pernah dipake”. Budaya politik kita masih bersifat instan. Kita sibuk mencintai kandidat selama kampanye, lalu menghilang seperti mantan setelah tanggal coblosan. Padahal, seperti kata Diamond, “Democracy is more than elections. It requires active and engaged citizens” (Diamond, 2008). Setelah pemilu, alih-alih merayakan keberagaman suara, yang terjadi malah polarisasi berkepanjangan. Kita terjebak dalam narasi “kami vs mereka”. Dalam studi tentang political polarization oleh Iyengar dan Westwood (2015), disebutkan bahwa polarisasi bisa memicu perilaku eksklusif yang merusak kohesi sosial

Fase pasca pemilu adalah masa tugas sebenarnya. Pemerintah perlu diawasi, janji kampanye ditagih, dan kebijakan dipantau. Demokrasi sehat adalah yang punya warga cerewet     --tapi cerewet dengan substansi, bukan sekadar bising tanpa arah--.

Di sinilah letak masalah kita. Partisipasi warga pasca pemilu seringkali melempem. Menurut survei LIPI tahun 2019, hanya sekitar 28% responden yang aktif mengikuti kegiatan politik setelah pemilu. Sisanya? Ya paling banter nyindir di Medsos. Demokrasi akhirnya terjebak pada euforia lima tahunan — seperti konser besar yang ramai, lalu bubar dan senyap.  

Salah satu fenomena menarik di masa post election adalah politik balas dendam. Yang kalah nyinyir, yang menang jumawa. Padahal, dalam demokrasi yang sehat, kalah-menang adalah bagian dari permainan. Nggak ada istilah "kalah selamanya" — kecuali kalau main catur sama AI.

Fenomena ini bisa diperparah oleh polarisasi. Menurut studi Pew Research Center (2020), pasca pemilu di banyak negara demokrasi, masyarakat cenderung terbelah makin dalam. Di Indonesia dahulu pernah ada dari istilah “cebong” vs “kampret” yang entah kenapa masih eksis sampai periode berikutnya. padahal pemilunya udah lewat. Kalau sudah begini, fungsi oposisi bisa berubah jadi drama korea. Kritik disangka benci, dukungan disangka cari jabatan. Padahal, peran oposisi penting banget untuk menjaga demokrasi tetap sehat — kayak vitamin C buat sistem imun politik.

Bagi yang menang, post election bukan saatnya berpesta pora atau mengunci lawan politik. Mereka harus membuka ruang dialog, bukan memperkuat tembok birokrasi. Di beberapa negara Skandinavia, oposisi bahkan diajak dalam komite transisi untuk memastikan stabilitas (Andersson, 2017). Yang menang juga punya tugas berat. Bukan cuma ngurus janji kampanye yang seabrek, tapi juga membuktikan bahwa mereka memang pilihan yang tepat (atau setidaknya bukan pilihan yang lebih buruk). Karena pemilu itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari ujian panjang. Seperti kata Fareed Zakaria, demokrasi bukan cuma soal memilih pemimpin, tapi juga menjaga institusi, transparansi, dan hak minoritas. Jadi, menang pemilu bukan tiket buat jadi raja kecil. Ini bukan dongeng, bro.

Nah, salah satu tantangan utama di fase post election adalah trust — alias kepercayaan publik. Menurut Edelman Trust Barometer (2023), kepercayaan masyarakat pada institusi publik cenderung menurun setelah pemilu, apalagi kalau hasilnya kontroversial. Jadi, kerja keras membangun kepercayaan harus dimulai dari hari pertama pasca pemilu. Lucunya, pas kampanye semua pihak bilang “demi rakyat”, tapi pas udah duduk, rakyatnya lupa. Mungkin rakyat dianggap kayak mantan gebetan: penting waktu PDKT, dilupakan waktu udah jadian.

Pers dan masyarakat sipil memainkan peran penting di fase ini. Menurut UNESCO (2021), kebebasan pers dan keterbukaan data adalah pilar pengawasan pemerintahan. Sayangnya, di banyak negara (termasuk kita), jurnalisme investigatif sering dikecilkan — atau dikriminalisasi. Oleh karena itu, masyarakat juga jangan cuma jadi penonton. Demokrasi yang hidup butuh warga negara yang cerewet, dalam arti positif. Kritik itu perlu, asal nggak nyinyir terus. Kan capek juga kalau isi medsos isinya cuma kata-kata “pemerintahan yang gagal”.

Salah satu cara sehat ikut serta pasca pemilu adalah dengan mengawasi kebijakan publik. Banyak platform sekarang yang bisa bantu kita akses informasi pemerintahan, mulai dari situs resmi sampai aplikasi transparansi anggaran. Jadi, nggak ada alasan buat buta. Kalau saat pemilu kita pemilih aktif, maka setelahnya kita harus jadi citizen active. Gunakan hak bicara untuk mendorong transparansi, bukan sekadar mengeluh di ruang privat. Demokrasi butuh suara yang konsisten, bukan cuma keras saat kampanye. Terlibat di forum warga, diskusi publik, atau sekadar rajin baca berita yang bener (bukan hoaks) juga bisa jadi langkah awal. Demokrasi itu kayak taman, kalau nggak disiram dan dirawat ya jadi gersang. Atau ditumbuhi rumput liar — eh maksudnya politikus oportunis.

Tapi jangan salah, tanggung jawab juga ada di pundak elite politik. Mereka harus bisa mengayomi, bukan malah memperuncing perpecahan. Post election seharusnya jadi momentum healing nasional, bukan ajang pelihara dendam kayak sinetron azab. Salah satu contoh baik adalah sistem transitional government di beberapa negara yang melibatkan pihak oposisi dalam transisi kekuasaan. Tujuannya? Biar nggak ada yang merasa ditinggal dan semua pihak punya rasa memiliki. Bisa ditiru, tapi jangan disalahi tafsir.

Yang jelas, demokrasi itu kerja bareng, tidak bisa cuma diserahkan ke elite politik. Ibarat nasi goreng, kalau cuma dikasih nasi doang tanpa bumbu, ya hambar. Kita adalah bumbunya — kadang pedes, tapi bikin sedap. Di sisi akademik, demokrasi post election juga menarik untuk diteliti. Banyak jurnal yang membahas stabilitas politik pasca pemilu, termasuk dari jurnal Electoral Studies dan Journal of Democracy. Ternyata, yang bikin kacau bukan pemilunya, tapi perilaku pasca pemilunya.

Demokrasi pasca pemilu juga saatnya refleksi. Evaluasi sistem pemilu, transparansi lembaga, dan efektivitas pelayanan publik harus menjadi perbincangan, bukan cuma konsumsi akademisi. demokrasi post election itu bukan cuma soal siapa menang dan siapa kalah, tapi bagaimana kita semua bisa tetap waras, santai, dan tetap peduli. Karena di ujung hari, negara ini milik kita semua. Nggak peduli kamu nyoblos siapa, asalkan jangan golput pemikiran

Kalau kita ingin demokrasi yang lestari, maka pekerjaan rumahnya ada di fase post election. Ini bukan masa transisi yang pasif bak healing Politik yang panjang, tapi masa aktif yang justru menentukan arah negara. Maka jangan tanya “siapa yang menang?”, tapi tanya “apa yang kita lakukan setelah ini?”

Jadi, yuk mulai dari hal kecil. Dengerin rapat RT, baca berita beneran, jangan sebar hoaks, dan jangan lupa kritik pemerintah... dengan gaya. Karena demokrasi itu bukan soal siapa paling keras teriaknya, tapi siapa yang paling tahan ngurusin negeri ini — tanpa drama berlebihan