Kota Mungkid_ KPU mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik kepada pemohon atau pengguna informasi sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015. Pemberian informasi publik dapat memberi efek ketidakpastian pemohon, yang bisa berujung kepada pelaporan dan sengketa informasi.
"Namun sengketa informasi belum sebanyak sengketa-sengketa lain yang dihadapi KPU. Sengketa Informasi memang belum "seksi" bagi KPU dibanding sengketa lainnya...
Kota mungkid_ KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada 2020 dihimbau untuk belajar melihat kembali pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Imbauan itu mengemuka saat Rapat kerja (Raker) Identifikasi Data-data Penanganan Pelanggaran Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Tengah, Jumat (13/8), yang digelar secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Raker diikuti Divisi dan Kepala Subbagian hukum dari 35 KPU Kabupaten/Kota di Jawa...
Kota Mungkid_ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sebuah jaringan yang harus terintergrasi dengan baik, karena ia merupakan ikon atau gambaran aktif tidaknya dokumentasi produk hukum pada suatu lembaga/instansi.
"JDIH" juga perlu disinergikan dengan media sosial lainnya untuk menjawab kebutuhan informasi diera milenial seperti saat ini ", Kata Muslim Aisha, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan , saat...
Kota Mungkid_ Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Magelang Tahun 2020 oleh KPU RI berhasil mencapai angka 98,61%. Agar pencapaian SPIP tahun selanjutnya dapat mencapai angka 100 persen, perlu dilakukan beberapa langkah : pertama, dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas (Satgas) SPIP dimasing-masing satuan kerja. Kedua, mencermati kartu kendali dan data dukung yang dikirim sudah lengkap atau belum.
Dari dua...
