[Peraturan KPU]
5 TAHUN 2020

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 [Peraturan KPU]
4 Tahun 2020

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA [Peraturan KPU]
3 Tahun 2020

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaPemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Tanggal: 30 June 2020

Jakarta, jdih.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil...

Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Tanggal: 29 June 2020

Jakarta, jdih.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan Uji Publik yang dilaksanakan secara daring/virtual pada hari Sabtu, 6 Juni 2020. Uji Publik ini untuk menguji Rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam. Acara Uji Publik ini dihadiri oleh jajaran Komisioner KPU RI, Sekretariat Jenderal KPU RI, serta undangan dari Komisi II DPR RI, DPD RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Ditjen Otonomi Daerah), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, DKPP, Bawaslu, BNPB,...

Forum Group Discussion (FGD) Rancangan PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Nonalam

Tanggal: 29 June 2020

Jakarta, jdih.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discussion yang dilaksanakan secara daring/virtual pada hari Selasa, 2 Juni 2020. FGD ini bertujuan untuk membahas Rancangan PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Nonalam. FGD ini dihadiri oleh jajaran Komisioner KPU RI, Sekretariat Jenderal KPU RI, dan 9 KPU Provinsi yang akan melaksanakan Pilkada 2020 (tingkat provinsi maupun kabupaten/kota), yaitu Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan...

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT