Biaya
berpartisipasi dalam sistem Pemilu Indonesia sangat tinggi, hal ini akan
berbanding lurus dengan potensi meningkatnya Klientelisme. Hal ini dikemukakan
oleh Leopold Sudaryono pada saat menjadi pemateri dalam Webinar Inovasi
Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu yang Profesional dan Berintegritas yang
diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara
virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin (20/12).
Klientelisme adalah bentuk organisasi...
Jaringan
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berkolaborasi dengan Komite Independen
Pemantau Pemilu (KIPP) menyelenggarakan Diskusi Webinar Series #1 dengan
tema Pemilu yang Berintegritas:
Terobosan dan Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 secara virtual melalui
aplikasi Zoom Meeting, Senin (13/12).
Acara ini
menghadirkan lima orang calon anggota KPU RI yaitu Abhan (Calon KPU Nomor Urut
1), Badrul Munir (Calon KPU Nomor Urut 3), Dahliah Umar (Calon KPU Nomor Urut
6),...
Berdasarkan Pasal 35 ayat (5) Peraturan
KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, salah satu tugas
dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU
Kabupaten/Kota adalah mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,
memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan
pengendalian internal.
Dalam rangka pelaksanaan fungsi
Pengawasan, Divisi Hukum dan Pengawasan (Divkumwas) KPU...
Ketua
Divisi Hukum dan Pengawasan Sri Suasti dan jajaran Sub Bagian Hukum KPU Kota
Cimahi mengikuti secara virtual Rapat Kerja Perumusan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota
se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara hybrid,
yaitu luring di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat dan daring melalui
aplikasi Zoom Meeting, Rabu (8/12).
Acara
dibuka dengan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat...
