![](http://jdih.kpu.go.id/data-kabko/cimahi/foto_berita/kipp 1.png)
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berkolaborasi dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyelenggarakan Diskusi Webinar Series #1 dengan tema Pemilu yang Berintegritas: Terobosan dan Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin (13/12).
Acara ini menghadirkan lima orang calon anggota KPU RI yaitu Abhan (Calon KPU Nomor Urut 1), Badrul Munir (Calon KPU Nomor Urut 3), Dahliah Umar (Calon KPU Nomor Urut 6), Diana Fawzia (Calon KPU Nomor Urut 7), dan Idham Holik (Calon KPU Nomor Urut 11). Masing-masing calon anggota KPU ini kemudian memaparkan gagasan-gagasannya yang akan membawa terobosan dan inovasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi pada Pemilu dan Pemilihan 2024.
Dalam pemaparannya, Abhan menjabarkan rencana strategis dan rekomendasi terobosan penataan penyelenggaraan Pemilu 2024, diantaranya yaitu mendorong adanya harmonisasi antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu dan penegakan hukum, serta sinkronisasi PKPU dan Perbawaslu dalam setiap tahapan, dan mendorong adanya peningkatan kemampuan penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel dalam setiap proses teknis penyelenggaraan Pemilu.
Dahliah Umar memberikan beberapa identifikasi permasalahan dalam Pemilu 2024 diantaranya adalah perangkat hukum Pemilu dan kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan kebutuhan pengaturan Pemilu serentak yang lebih rinci, dan permasalahan penegakan hukum Pemilu yang menjamin atas kepastian hukum dalam pencalonan dan penetapan calon terpilih, kesinambungan antara KPU dan Bawaslu, dan penggunaan teknologi informasi dalam pungut hitung dan rekap, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan pengelolaan logistik.
Menguatkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik warga negara menjadi sorotan calon anggota KPU Diana Fawzia. Menurutnya, kelompok perempuan dan orang-orang berkebutuhan khusus harus mendapat perhatian lebih dalam sosialisasi dan pendidikan politik. Menurutnya, mendidik perempuan sama dengan mendidik seluruh bangsa, karena perempuan dengan sifat uniknya mempunyai militansi dan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan politik.
Badrul Munir lebih menekankan pentingnya integritas untuk menjamin suksesnya Pemilu dan Pemilihan 2024. “Integritas adalah kata kuncinya, karena Pemilu merupakan bagian dari hidup kita seperti halnya makan, minum, dan kebutuhan dasar lainnya”, tambahnya. Seperti halnya Badrul, Idham Holik juga menyatakan bahwa integritas elektoral bersifat imperatif/wajib. KPU sebagai lembaga yang diamanahi menyelenggarakan Pemilu, harus mampu menunjukkan integritas elektoral, dan mewujudkan smart election dengan bantuan teknologi.
Acara yang dibuka dengan sambutan dari Manajer Pendidikan Pemilih Seknas JPPR Muhammad Hanif, dan dipandu oleh moderator Tati Sefdar ini, juga diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Sri Suasti beserta jajaran Sub Bagian Hukum KPU Kota Cimahi.