Pada hari Senin,
tanggal 1 Februari 2021, Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat
menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka Review Peningkatan Kapasitas dan Kualitas
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Pengumpulan Data SPIP
Tahun 2019 dan 2020. Kegiatan yang dipimpin oleh Plt. Kepala Sub Bagian Hukum
KPU Provinsi Jawa Barat Ratih Kusumawardhani berlangsung secara daring dan
diikuti oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Staff Bagian Hukum dari KPU...
Dalam rangka
melaksanakan tugas sebagai Pusat JDIH, pada tahun 1988 BPHN mengeluarkan
pedoman pengelolaaan dokumen hukum yang diberi nama ”Manual Unit Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum” yang terdiri dari V modul yaitu:
Modul I: Pedoman Prosedur Kerja Pusat Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Modul II: Pedoman Pengumpulan Bahan (Kegiatan
Prakatalogan).
Modul III: Pedoman Pengolahan Sub-Modul IIIA:
Pedoman Teknis Pengkatalogan Bahan Pustaka...
Sambil menunggu
terbitnya kebijakan nasional termaksud, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
sebagai pengemban tugas pembinaan hukum nasional, segera menyelenggarakan
serangkaian lokakarya dan berhasil mempersiapkan sarana (infrastruktur)
jaringan agar bisa operasional. Lokakarya tersebut adalah Lokakarya tentang :
“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum” di Jakarta (1975); Lokakarya tentang
“Sistem Penemuan Kembali Peraturan...
I. Sejarah Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional
Arti penting keberadaan Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Untuk pertama kalinya dikemukakan dalam
Seminar Hukum Nasional III di Surabaya pada Tahun 1974 yang diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dengan dilandasi suatu pendapat
atau pemikiran bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik
merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia....
