Soreang,
jdih.kpu.go.id/jabar/bandung – Dana
Kampanye Pemilu merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran berupa uang,
barang atau jasa yang digunakan oleh peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan
kampanyenya. Dana kampanye Pemilu dapat berasal dari calon Presiden dan Wakil
Presiden, calon Anggota DPR dan DPRD, calon Anggota DPD, partai politik
pengusul maupun sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum. Dana kampanye
yang bersumber dari sumbangan pihak lain bisa...
Soreang,
jdih.kpu.go.id/jabar/bandung – Pelanggaran
Pemilu terdiri dari pelanggaran kode etik dan pelanggaran administratif.
Pelanggaran Pemilu bisa berasal dari temuan hasil pengawasan aktif
Bawaslu/Panwaslu dan juga bisa berasal laporan dari masyarakat pada setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu. Penyelesaian pelanggaran kode etik diselesaikan
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan putusan akhir/sanksi
teguran tertulis, pemberhentian sementara bahkan bisa juga...
Soreang,
jdih.kpu.go.id/jabar/bandung – KPU
Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Nomor 239 Tahun 2022 tentang Penetapan
Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik dan Sistem Manajemen Tanda
Tangan Elektronik Sebagai Pendukung Aplikasi Umum Komisi Pemilihan Umum. Keputusan
ini diterbitkan dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan administrasi
naskah dinas elektronik dan pengelolaan tanda tangan elektronik yang efektif
dan efisien serta untuk menjamin...
Soreang,
jdih.kpu.go.id/jabar/bandung – Kamis,
28 Juli 2022, KPU Kabupaten Bandung mengikuti workshop diseminasi pedoman
teknis manajemen risiko yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring. Acara
ini diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Workshop
dibuka oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, yang menyampaikan terkait visi, misi
dan rencana strategis KPU. Visi KPU adalah menjadi penyelenggara pemilu
serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas...
