Berkaca dari Pemilu 2019, KPU harus segera mengukur kekurangan dan kelebihan pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik untuk perbaikan di Pemilu 2024. Perbaikan bertujuan tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari sisi regulasi. Peraturan KPU yang tengah disusun ini juga disesuaikan dan mengakomodir kebutuhan terhadap sisi teknologi. Hal tersebut diungkapkan oleh Evi Novida Ginting Manik selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Republik Indonesia dalam Kajian Hukum tentang...
Dalam mencapai tujuan lembaga, diperlukan perkiraan atau mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi dalam prosesnya. Demikian disampaikan Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan pada Workshop Penyusunan Penilaian Risiko dan Laporan Tahuan di Lingkungan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Hamdan menambahkan bahwa berdasarkan rencana strategis yang telah disusun, KPU harus menyertakan antisipasi risiko yang akan dihadapi. Sehingga KPU mempunyai perkiraan penanggulangan risiko tersebut, terutama...
Kegiatan pelayanan publik pada pelayanan informasi melalui PPID hanya salah satu bagian dari bentuk pelayanan yang disajikan KPU DIY. Sebagai lembaga pengelola pelayanan publik, KPU DIY perlu memberikan pelayanan yang lebih komprehensif. Demikian disampaikan Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Internal Terkait Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di KPU DIY, Rabu (15/9). Hamdan menambahkan bahwa perlu dilakukan pemetaan di masing-masing bagian untuk lebih...
KPU DIY selenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU DIY pada Kamis (9/9). Bimbingan Teknis dilaksanakan secara daring sebagai lanjutan rangkaian dari kegiatan sebelumnya yang menitikberatkan pada pelayanan publik. Hadir dalam kesempatan ini Ketua, Anggota, Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU DIY, kemudian peserta dari KPU Kabupaten/Kota yaitu Ketua, Anggota, Sekretaris sekaligus jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Narasumber utama dalam...
