KPU Provinsi Sumatera Barat Selenggarakan Evaluasi JDIH dan Workshop SPIP

KPU Provinsi Sumatera Barat Selenggarakan Evaluasi JDIH dan Workshop SPIP

 

Padang  I Selasa, 26 Oktober 2021, KPU Provinsi Sumatera menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi JDIH dan Penyusunan Laporan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat yang bertempat di Pangeran Beach Hotel, Padang.

Kegiatan diawali dengan laporan panitia oleh Kabag HTH/Koordinator Penata Kelola Pemilu, Aan Wuryanto dan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani.

Pada sesi pertama dilaksanakan Workshop Penyusunan Laporan SPIP dan Pengisian Kartu Kendali di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan menghadirkan Kepala Inspektur Wilayah III, Nur Wakit Aliyusron dan Auditor Inspektorat KPU RI secara daring dan luring.

Workshop ini dilaksanakan agar setiap penyusunan laporan SPIP dan kartu kendali SPIP yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada sesi pendalaman materi berkaitan cara pengisian kartu kendali yang disampaikan oleh Auditor Inspektorat KPU RI, Catur Pamungkas mengatakan bahwa kartu kendali yang merupakan bagian dari aktivitas pengendalian yang mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan dibidang kepegawaian, perlengkapan (BMN) dan kinerja dalam bentuk laporan LAKIP seluruh satker agar tepat waktu dalam penyampaiannya baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.

Ditambahkannya, penetapan kartu kendali dilakukan dalam rapat pleno yang merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja sekretariat dan wujud pengarahan atau evaluasi dari pimpinan (komisioner). Dan dikatakan, saat ini hampir seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sudah tepat waktu dalam penyampaian laporannya.

Pada sesi kedua dilaksanakan rakor evaluasi JDIH yang mereview seluruh pengelolaan JDIH yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat. Hadir sebagai Narasumber dari Biro Perundang-undangan, Deny Chryswanto. Narasumber menjelaskan pengelolaan JDIH dilakukan demi terciptanya dokumen hukum yang terdokumentasikan secara terpadu dan terintegrasi di lingkungan  KPU sehingga menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat dan dapat diakses secara mudah dan cepat.

Pada sesi terakhir, KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota yang pengelolaannya terbaik. Berikut ini peringkat pengelolaan JDIH Terbaik KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat; Terbaik I diperoleh KPU Kabupaten Pasaman, Terbaik II KPU Kabupaten Dharmasraya dan Terbaik III diperoleh oleh KPU Kota Padang, sedangkan Terbaik Harapan I oleh KPU Kabupaten Sijunjung, Terbaik Harapan II KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Terbaik Harapan III KPU Kota Bukittinggi. (@rival-4274).