Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Minahasa Tenggara Satro Mokoagow menekankan bahwa prinsip dalam menyelenggarakan pemilihan adalah berkepastian hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyelenggara. “KPU mempedomani prinsip berkepastian hukum, siap dan mampu menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang dan peraturan KPU maupun petunjuk pedoman teknis KPU tidak bisa berjalan tanpa ada landasan, begitu juga kegiatan ini sebagai implementasi dari peraturan KPU No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dimana semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah, KPU harus mampu membaca sejak dini problem hukum dan dampaknya ketika menjalankan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah, setiap tahapan Divisi Hukum dan Pengawasan harus sigap membaca masalah-masalah yang berdampak hukum dan segera menyelesaikannya”, ucap Mokoagow. Di akhir materi Rakor tersebut diisi dengan fokus diskusi kelompok untuk pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah terkait semua tahapan, peserta sangat antusias dan juga aktif dalam berdiskusi berbagai masalah dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.