JDIH KPU PACITAN - Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2020, melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah dilibatkannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan dalam Rapat Paripurna DPRD Pacitan, pada Senin (28/6) malam. Agenda dalam rapat tersebut adalah Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pacitan Aswika Budhi Arfandy, bersama Sekretaris Bambang Sutejo, hadir mewakili lembaga penyelenggara Pemilu ini. Hadir pula dalam rapat tersebut, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Ketua, unsur pimpinan dan sejumlah anggota DPRD, Forkompimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, ketua tim penggerak PKK, ketua Dharma Wanita Persatuan, perwakilan organisasi masyarakat dan kepemudaan, sejumlah wartawan dan undangan lainnya.

Secara maraton, enam fraksi DPRD Kabupaten Pacitan menyampaikan pemandangan umumnya secara bergantian. Seluruh juru bicara dari enam fraksi tersebut mengawali sambutannya dengan ucapan selamat dan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur pada tahun 2021, yang merupakan predikat WTP untuk ke-10 kalinya.

Pemandangan umum pertama disampaikan Tumardi yang mewakili Fraksi Demokrat. Dalam pemandangannya, fraksi yang diketuai Arif Setia Budi ini menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan Tahun 2020 masih dalam batas wajar. Akan tetapi, terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), diharapkan dapat dimanfaatkan ke depannya dengan skala prioritas.

Di akhir pemandangannya, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan kepada jajaran eksekutif. Di antaranya adalah mengupayakan secara maksimal penanganan Covid-19, serta dengan mulai menggeliatnya sektor pariwisata, diharapkan ke depan pelayanan dapat ditingkatkan termasuk sistem pengawasannya. Selain itu, jelang tahun ajaran baru, sektor pendidikan juga menjadi catatan fraksi Demokrat. “Terakhir, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, termasuk adanya ancaman bencana, mari kita sigap dan tanggap. Mohon juga diberikan rekomendasi ke desa-desa terutama bisa mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan sosialisasi hingga pelatihan tanggap bencana,” tutur Tumardi yang notabene merupakan legislator asal Dapil 5 (Ngadiro-Sudimoro) ini.

Pemandangan umum kedua disampaikan Fraksi Golkar. “Kami mendorong supaya PAD terutama dari sektor retribusi dapat dimaksimalkan, terutama menggunakan sistem online,” pidato Sri Widowati selaku juru bicara Fraksi Golkar.

Banyak hal yang disampaikan Fraksi Golkar. Mulai belanja daerah, seperti ketidakmaksimalan belanja modal konstruksi jalan, belanja modal pengadaan bahan konstruksi, hingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Termasuk berkaitan dengan neraca aset tetap dan aset lainnya.

Di akhir pidatonya, sejumlah catatan pun disampaikan kepada jajaran eksekutif. Di antaranya berkaitan dengan perkembangan Covid-19, diharapkan dapat diberlakukan pembatasan sosial secara masif. Selain itu juga diharapkan dilakukan revisi Perbup Nomor 66 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemkab Pacitan Tahun 2021, dilakukan pengawasan bangunan gedung yang belum berusia lima tahun tetapi sudah ada kerusakan, serta dorongan untuk meningkatkan proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Gelon, kawasan Agropolitan, Museum Song Terus hingga Monumen Jenderal Sudirman.

“Kemandirian fiskal kita juga rendah. Mohon dapat memaksimalkan untuk menggali sumber pendanaan seperti Dana Alokasi Khusus, tugas pembantuan, anggaran dekonsentrasi, termasuk anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi. Banyak juga jalan kabupaten dan desa yang rusak. Tidak saya baca seluruhnya, karena ada sekitar enam halaman,” terang Sri Widowati yang merupakan legislator Partai Golkar asal Dapil 4 (Tegalombo-Arjosari) ini.

Selanjutnya giliran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam pemandangan umumnya, fraksi yang diketuai Heru Setyanto ini menyoroti realisasi anggaran yang penyerapannya tidak maksimal karena adanya refocussing. “Banyaknya anggaran yang di-refocussing, mari kita maksimalkan untuk bersama-sama melawan Covid-19. Selain itu, dengan kondisi cuaca saat ini, kiranya kita perlu waspada terhadap potensi bencana, termasuk ancaman demam berdarah,” urai Heru Setyanto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan yang juga legislator asal Dapil 5 (Ngadirojo-Sudimoro) ini.

Berlanjut pada pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Melalui juru bicara Wahyu Pujiono, fraksi ini menyoroti mengenai SiLPA. “SiLPA dari sektor kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pendidikan, mohon dilakukan evaluasi dan dipergunakan dengan baik. Sedangkan SiLPA bebas, tentu dapat dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur terutama di pedesaan,” terang Wahyu Pujiono yang juga legislator PKB dari Dapil 4 (Tegalombo-Arjosari) ini.

Tak kalah panjang uraiannya, disampaikan Fraksi Gabungan Gerakan Keadilan Pembangunan. Melalui juru bicara Handaya Aji, banyak hal yang menjadi sorotan. Mulai PAD yang diharapkan terdapat inovasi untuk menggali sumber pendapatan, hingga pencermatan realisasi anggaran yang tidak dapat memenuhi target dan menghasilkan SiLPA.

Berkaitan dengan belanja daerah di masing-masing organisasi perangkat daerah hingga belanja pegawai, juga menjadi pemandangan fraksi yang diketuai Handaya Aji ini. Termasuk masih banyaknya jalan rusak dan tidak layak, hingga SiLPA yang diharapkan dapat dialokasikan untuk bantuan masyarakat terdampak pandemi Covid-19. “Kami prihatin dengan tingginya SiLPA yang harus dikembalikan. Seharusnya dapat dimanfaatkan, khususnya infrastruktur. Forum musrenbang juga kiranya dapat dimaksimalkan dengan baik untuk menyerap aspirasi,” terang Handaya Aji yang merupakan legislator PKS asal Dapil 6 (Kebonagung-Tulakan) ini.

Pemandangan umum terakhir disampaikan Fraksi Gabungan Hanura Nasdem. SiLPA juga menjadi sorotan utama. Melalui juru bicara Sutikno, fraksi yang diketuai Bagus Surya Pratikna ini juga mendorong supaya vaksinasi Covid-19 dapat segera direalisasikan kepada masyarakat, termasuk penyampaian informasinya. Kegiatan pembelajaran dengan sistem online juga dinilai kurang efektif, sehingga perlu mendapatkan solusi.

Sejumlah sektor strategis juga mendapat sorotan. Di antaranya infrastruktur jalan desa, maksimalisasi PAD, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, usaha mikro hingga sektor retribusi. Termasuk sektor kesehatan dan pendidikan. “Mari kita ciptakan Pacitan menjadi kota yang cantik. Bisa dengan membangun spot ruang publik dan bangunan monumental melalui CSR swasta. Sehingga siapapun yang datang ke Pacitan, memiliki kesan tersendiri,” tutur Sutikno yang merupakan legislator Partai Hanura dari Dapil 3 (Nawangan-Bandar) ini.

Usai enam fraksi menyampaikan pemandangannya, rapat paripurna pun dipungkasi. Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono menyampaikan agenda rapat akan dilanjutkan dengan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, yang diagendakan pada Selasa (29/6) hari ini. (TIM HK)