jdih-kpu-mojokertokota.go.id—KPU RI meluncurkan secara resmi Aplikasi e-SPIP (e-Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), di Hotel Pullman Central Park Jakarta, pada tanggal 9-11 Oktober 2023. Peluncuran aplikasi e-SPIP tersebut dilaksanakan dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-SPIP yang diselenggarakan oleh Inspektorat KPU Republik Indonesia dan dihadiri oleh Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. KPU Kota Mojokerto diwakili oleh Ketua, Saiful Amin, Divisi Hukum dan Pengawasan, Imam Buchori, dan Sekretaris, Feri Setiawan.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap dan Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal Bernad Dermawan Sutrisno membuka acara. Dalam sambutannya, Hasyim menyampaikan KPU sebagai organisasi menyiapkan sistem pengendalian yang berisi bermacam analisis resiko untuk kemudian penting bagi KPU dapat mengelola resiko tersebut. Hasyim juga menyampaikan pentingnya KPU untuk bekerja sesuai SOP, agar seluruh pekerjaan dapat terukur dengan baik dan melaporkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan sebagai potret hasil kerja-kerja kepemiluan. Lanjut Hasyim, SPIP relatif akan lebih memudahkan dan sebagai kontrol apakah pekerjaan sudah efektif, sesuai SOP, serta capaian-capaiannya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Iwan Taufiq Purwanto menyampaikan bahwa BPKP selaku auditor internal Pemerintah akan mengawal kegiatan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang juga berkolaborasi dengan APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia.

Hari kedua menghadirkan Inspektur Utama KPU Nanang Priyatna, memaparkan materi Sosialisasi PKPU No.8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan Kab/Kota, dan Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Ikhwan Mulyawan, membawakan materi Penguatan dan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. (ifa)