Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2024 sebesar 20 % (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yaitu berjumlah 6 (enam) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota...
Oleh Nur Hansah
Diselenggarakan di KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 sampai dengan 30 Juli 2024 Rapat Koordinasi Mitigasi Permasalahan Hukum terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Menghadirkan Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kasubag Hukum dan SDM se-Jawa Timur, beberapa hal penting dibahas dalam Rakor tersebut, diantaranya adalah tentang tahapan...
Oleh Fitri Karinawati
Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi Badan Ad Hoc yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam Tahapan Pilkada Serentak 2024 serta mampu terhindar dari masalah pelanggaran pada Tahapan Pilkada 2024 yang berpotensi meluas dan mengganggu Kamtibmas di Wilayah Kota Madiun.
Dalam giat ini mengundang PPK, PPS...
Oleh: Nur Hansah
KPU sebagai lembaga yang diberikan mandat dan amanah untuk menyelenggarakan Pemilu memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan asas, prinsip dan tujuan Pemilu. Dengan demikian seluruh jajaran KPU perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan baik dari aspek regulasi dan praktik guna terciptanya Pemilu yang jujur, adil dan berkualitas. Hal ini disampaikan oleh Habib M. Rohan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur dalam Kegiatan Rapat...
