JDIHKPUJEPARA – Bisakah
membedakan kata wajib, harus, dan dilarang yang terdapat dalam pasal-pasal di produk
hukum? Untuk membedakan kata-kata itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten
Jepara Ris Andy Kusuma bersama Mat Suhan dari Subbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten
Jepara menyimak pemaparan dari Sugeng
Pamuji, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil
Kemenkum dan HAM Jateng membedahnya.
Sugeng
menjadi narasumber dalam Bimbingan...
JDIHKPUJEPARA – Konsideran
produk hukum tidak bisa lepas dari “Menimbang”. Kata tersebut merupakan uraian
singkat mengenai dari pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut dipaparkan
oleh Nugraha
Adhitya Kristanto, Perancang Perundang-undangan Muda dari Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis
(Bimtek) Legal Drafting dengan moderator...
JDIHKPUJEPARA – Bahasa dalam produk hukum
terkadang sulit dipahami. Bahkan, multitafsir. Untuk menghindari pembuatan
produk hukum seperti itu, KPU Kabupaten Jepara mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek)
Legal Drafting Seri III: Tentang Teknis Penulisan Bahasa dalam Peraturan
Perundang-Undangan.
Bimtek tersebut digelar oleh KPU
Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah pada Selasa (7/6/2022) secara daring. Bimtek tersebut diikuti...
JDIHKPUJEPARA – Dokumen demi
dokumen laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diteliti dan
diperiksa sebelumnya. Dokumen itu menjadi bahan dalam rapat pleno SPIP pada Kamis
(2/6/2022) yang diikuti tim SPIP, para kasubbag, dan komisioner.
Sekretaris KPU Kabupaten Jepara Dafaf Ali memaparkan
sebelumnya ada kekurangan lampiran sebagai data dukung kartu kendali. “Setelah
melalui proses penelitian dan pemeriksaan, kekurangan lampiran sudah...
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)