Permasalahan daftar pemilih cukup banyak mewarnai dalam pengajuan gugatan
Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2020 di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan
daftar pemilih ini memang sangat menarik untuk dikulik, karena tidak sedikit gugatan
yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan beberapa KPU
Provinsi dan Kabupaten/Kota diperintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara
Ulang. Terhadap putusan MK tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah mencoba untuk
mengupas dan melakukan...
Sedikitnya tedapat empat komponen yang dibutuhkan dalam membangun sebuah
system Informasi perundang-undangan atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH). Empat komponen tersebut meliputi hardware, soft ware, brainware, content. Hal tersebut disampaikan
Kepala Biro Perundang-Undangaan KPU RI, Nur Syarifah, S.H., LLM, saat menjadi
nara sumber dalam acara Webinar SiGincu yang diselenggarakan KPU Kabupaten Majalengka
siang ini (27/4), dengan tema Strategi Membangun JDIH Yang...
Sebagaimana Pasal 7 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Badan Publik memiliki kewajiban
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya dalam format daftar informasi publik kepada pemohon atau
pengguna informasi public, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan. Hal tersebut disampaikan Deputi...
