Ketua
Divisi Hukum dan Pengawasan Sri Suasti dan Plt. Kasubbag Hukum KPU Kota Cimahi
Wina Winiarti mengikuti Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KPU
Provinsi Jawa Barat bertempat di Sapu Lidi Restoran, Resort & Galery, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Selasa
(9/11).
Acara
dibuka dengan sambutan dari Ketua KPU
Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, dilanjutkan...
Konflik terjadi karena terjadi
adanya referensi yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Maka dari itu
penting kiranya kemauan untuk saling mendengarkan, konfirmasi, dan komunikasi,
baru setelahnya mengambil keputusan. Hal ini diungkapkan oleh Dosen Universitas
Bina Nusantara Ahmad Mukhlis Yusuf pada saat menjadi pembicara dalam acara
Inhouse Training berjudul Manajemen Konflik untuk Penyelenggara Pemilu, yang
diselenggarakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, Kamis (4/11) secara...
Berdasarkan Pasal 35 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, salah satu tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU
Kabupaten/Kota adalah mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,
supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian
internal.
Dalam
rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan, Divisi Hukum dan Pengawasan (Divkumwas)...
Pasal 58 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa: “Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku
kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di
lingkungan pemerintahan secara menyeluruh” Menindaklanjuti dan melaksanakan
ketentuan UU Nomor 1 tahun 2004, terutama pasal terutama pasal 58 tersebut,
maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 60...
