SPIP telah menjadi bagian dari tugas dan fungsi subbagian hukum KPU serta telah berlangsung secara rutin sejak awal tahun 2021. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanahkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 1...
Pada hari ini, Subbag Hukum KPU Kabupaten Cianjur mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Progres Pelaporan SPIP Triwulan II dan Laporan Triwulan 1 serta Laporan Triwulan 2 JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Rapat Koordinasi ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubbag Hukum atau yang mewakilinya dari seluruh 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa...
Pada 6 Juli 2021, KPU Cianjur melaksanakan Rapat Pembahasan Laporan dan Kartu
Kendali Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II secara daring yang melibatkan
Ketua, Anggota, dan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur. Rapat ini dilaksanakan dalam upaya transparansi antara
seluruh personil satuan kerja KPU Kabupaten Cianjur sehingga memudahkan proses
rekapitulasi dokumen pendukung kartu kendali pelaksanaan SPIP. Rapat Pembahasan SPIP dilakukan secara...
Pada 30 Juni 2021, KPU Cianjur melaksanakan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 periode Triwulan II secara daring yang melibatkan instansi terkait, yaitu yaitu Bawaslu, Disdukcapil, Polres, Kodim, Lapas, dan Parpol.
Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh UU 7 tahun 2017, bahwa KPU berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara daftar pemilih secara berkelanjutan. Selain itu, rapat koordinasi ini juga didasari Surat Ketua KPU RI Nomor...
.png)
.png)