KPU Kabupaten Agam mengikuti Sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi E-SPIP yang dilaksanakan di Jakarta, 9 - 13 Oktober 2023.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Herman Susilo, Anggota KPU yg membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan Nining Erlina Fitri, Sekretaris Oktadonis, Kasubbag Hukum dan SDM Welzi Martson, serta Operator SPIP Rosi Emiyarti di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Agam.

Sosialiasi dan Bimbingan Teknis yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu kelas Komisioner dan Sekretaris serta kelas Kasubbag dan Operator.

Pada sesi Kelas komisioner dan Sekretaris, Hasyim menyampaikan KPU sebagai organisasi menyiapkan sistem pengendalian yang berisi bermacam analisis resiko untuk kemudian penting bagi KPU dapat mengelola resiko tersebut. Hasyim juga menyampaikan pentingnya KPU untuk bekerja sesuai SOP, agar seluruh pekerjaan dapat terukur dengan baik dan melaporkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan sebagai potret hasil kerja-kerja kepemiluan. Lanjut Hasyim, SPIP relatif akan lebih memudahkan dan sebagai kontrol apakah pekerjaan sudah efektif, sesuai SOP, serta capaian-capaiannya.

Sebelumnya, Keynote Speaker Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto menyampaikan bahwa BPKP selaku auditor internal Pemerintah akan mengawal kegiatan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini dilakukan BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang juga berkolaborasi dengan APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan peluncuran Aplikasi e-SPIP di Lingkungan KPU oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal KPU. Turut hadir jajaran pejabat Eselon I dan II Setjen KPU, Ketua, Anggota KPU dan Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Pada sesi kelas Kasubbag dan Operator, Kegiatan di awali dengan Kata sambutan oleh Inspektur Wilayah 3 Inspekotrat KPU RI Mars Anshori Wijaya, dalam sambutanya Anshori menyampaikan terkait fitur e-SPIP yang telah launching tersebut, yaitu fitur utama SPIP yang terintegrasi dengan BPKP dan Kartu Kendali SPIP.

Anshori juga menyampaikan bahwa Pimpinan KPU RI mengharapkan dengan telah dilaunchingnya e-SPIP dapat melakukan penginputan data-data yang dibutuhkan secara optimal serta maksimal, karena pada hakikatnya pengawasan Kartu kendali SPIP merupakan upaya dan langkah awal pencegahan dini kemungkinan yang terjadi dalam hal pengelolaan anggaran.

Lebih lanjut, anshori menyampaikan kepada peserta Bimtek e-SPIP yang dihadiri oleh 19 Provinsi dan 284 Kabupaten/Kota agar sekiranya mengikuti kegiatan bimtek e-SPIP ini dengan serius supaya dapat dengan mudah di lakukan penginputan data-data SPIP tersebut.