Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Pemetaan Potensi Permasalahan Hukum (Gelombang II) di Hotel Novotel Golf Resort & Convention Center, Manado, Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada hari Senin 28 Agustus 2023 s/d Rabu 30 Agustus 2023, diwakili oleh Anggota KPU Kabupaten Agam yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan Nining Erlina Fitri beserta Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Rosi Emiyarti.

Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy’ari, Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Mochammad Afifuddin, August Mellaz, Parsadaan Harahap, Yulianto, serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Simbar Kristianto, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretaris Jenderal (Setjen) KPU Republik Indonesia Eberta Kawima, Inspektur Utama Setjen KPU Republik Indonesia Nanang Priyatna, sebagai Narasumber.

Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwa Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta Biro Perundang-undangan Sekjen KPU RI, baru saja mendapatkan 2 sertifikat ISO di masing-masing bidang layanan advokasi dan pelayanan hukum serta pembentukan perundangan-undangan. Sertikasi ISO ini menjadikan KPU memiliki kinerja yang dapat terukur oleh pihak lain serta menunjukkan komitmen pemenuhan standar pelayanan di bidang hukum.

Mochammad Afifudin kemudian menyampaikan Rakor Pemetaan Potensi Permasalahan Hukum ini untuk mendata persoalan pasca DCS diumumkan. Beliau merinci terdapat satu perkara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dan 77 penyelesaian perkara sengketa proses Pemilu. Dari 77 perkara sengketa proses itu berhasil dituntaskan 67 di tahap mediasi, 10 sisanya dilanjutkan ke adjudikasi. mengapresiasi 494 Satker tanpa perkara yang tersebar di 30 KPU Provinsi dan 464 KPU Kabupaten/Kota.

August Mellaz mengatakan KPU ini mulai dari konsep sampai operasional, dedikasi penting letaknya di pelayanan. Dalam konteks orientasi servis KPU sudah menunjukkan leyanan kepada peserta pemilu. mengatakan jajaran anggota KPU patut berbangga, Tren Kepercayaan Publik terhadap KPU sebagaimana survei Litbang Kompas hingga pertengahan Agustus 2023, itu terus meningkat.

Rapat Koordinasi diikuti oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Provinsi serta Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia se-Indonesia sejumlah 25 Provinsi dan 337 Kabupaten/Kota._zal_