Pasca penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Agustus 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat merasa perlu untuk mempertemukan seluruh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan ini guna memberikan edukasi seputar tata cara sengketa proses pemilu di Bawaslu. Hal ini mengingat Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota baru dilantik pada dua bulan...
Untuk ketiga kalinya, KPU Provinsi Sumatera Barat digugat oleh Bakal Calon Anggota DPD yang sama, yakni bernama Devi Erawati. Berawal dari Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan alasan tidak diberitahu untuk submit dan Silon bukan penentu pemenuhan syarat seorang calon. Sehingga Bawaslu Provinsi memutuskan agar KPU Provinsi Sumatera Barat kembali membuka akun Silon dan memberikan waktu kepada bakal calon tersebut untuk mengunggah data dan...
"Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan," ucap Alni Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (20/1/2023) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi Terlapor dalam dua laporan dugaan pelanggaran administrasi atas nama Yan Firdaus dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023...
