Sumatera Barat, 24 Oktober 2024 – Hari kedua Rapat Koordinasi Pencegahan Potensi Permasalahan Hukum pada Pemilihan Serentak Nasional 2024 di Sumatera Barat fokus membahas langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah hukum dalam setiap tahapan pemilihan.
Hamdan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumatera Barat, menyampaikan bahwa beberapa pelanggaran yang ditemukan pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengarah pada pelanggaran etik dan pidana. "Kasus seperti ini memerlukan...
Tidak jauh berbeda dengan Pemilu, perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juga diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagi Pasangan Calon yang tidak puas dengan keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dapat mengajukan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi 3 hari kerja sejak diumumkan penetapannya oleh KPU terkait.
Oleh karena adanya potensi...
Ajang penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tahun 2023 akhirnya terlaksana juga. Padatnya tahapan Pemilu dan tahapan Pilkada urung kali kegiatan pemberian penghargaan JDIH ini tertunda sampai akhirnya dapat dilaksanakan pada 10 Juli 2024 lalu.
Kembali menduduki puncak pertama diraih oleh KPU Kota Padang. Disusul kemudian pada perangkat terbaik kedua oleh KPU Kabupaten Agam dan terbaik ketiga oleh KPU Kota...
