Donggala (11/9/2021) KPU Kabupaten Donggala sukses menggelar Podcast JDIH perdana dengan mengusung tema "Advokasi Hukum pada setiap Tahapan Pemilu sebagai Pencegahan Pelanggaran Pemilu". Podcast perdana yang dipandu oleh Erni Pegia selaku Plt. Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Donggala sebagai Host serta dihadiri oleh Narasumber yaitu Mahfud Ar. Kambay selaku Komisioner KPU Donggala Divisi Hukum dan Pengawasan dan Cherly Trisna Ilyas selaku Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Sulteng.

Dalam Kesempatan ini Cherly  menyampaikan pengertian JDIH dan manfaatnya informasi JDIH bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik terkait produk-produk hukum yang akurat dan  mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Donggala selain itu  Cherly juga menambahkan bahwa JDIH ini yang memiliki fungsi akses yg mudah bagi warga yang kesulitan untuk mendatangi kantor KPU kabupaten Donggala secara langsung sehingga melalui JDIH ini dapat memudahkan mereka  dalam memperoleh informasi yang akurat dan berkualitas.

 

Dalam kesempatan ini juga Mahfud menyampaikan tujuan dari Podcast JDIH KPU Donggala ini adalah sebagai media informasi hukum, "jadi Tujuan Podcast JDIH KPU Donggala ini sebagai media komunikasi pelayanan kepada masyarakat kabupaten donggala demi mewujudkan pemilu yang integritas dan berkualitas".

 

Selain membahas Tujuan Podcast, Erni Selaku Host terus menggali informasi mengenai pelanggaran ataupun sengketa yang pernah terjadi di Kabupaten Donggala maka Mahfud AR. Kambay menjelaskan bahwa pernah terjadi beberapa sengketa di Kabupaten Donggala, " memang pernah terjadi pelanggaran seperti pelanggaran administrasi yang oleh Partai politik seperti mencuri start kampanye, pelanggaran yang dilakukan oleh Adhock di Kecamatan tertentu dan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) dari beberapa Partai dan kasus yang sampai dibawah ke Mahkamah Konstitusi namun semua Permohon PHPU di tolak artinya dalil Pemohon tidak terbukti". 

 

Lanjut Erni yang bertanya mengenai apa upaya yang pernah dilakukan oleh KPU Donggala dalam hal ini Divisi Hukum dan Pengawasan dalam Advokasi Hukum sebagai pencegahan pelanggaran Pemilu 2019. Mahfud Menjelaskan bahwa Divisi Hukum dan pengawasan terus melakukan Pembekalan Adhock sebagai pencegahan pelanggaran pemilu dan terus mengkoordinir serta mengkaji permasalahan dilapangan dalam bentuk pembuatan DIM disetiap tahapan pemilu.

 

Bagi Masyarakat yang ingin menonton ulang tayangan podcast silahkan menyaksikan