132/SDM.02/72/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 132/SDM.02/72/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022.
39 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 39 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGRAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
37 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 37 TAHUN 2022 PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

Tanggal: 13 August 2022

#SobatJDIH, Kamis 11 Agustus 2022  KPU Donggala melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala. Kegiatan berlangsung secara hybrid terintegrasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan WBK dan WBBM oleh M. Unggul selaku Ketua KPU Donggala. Turut bertandatangan sebagai saksi, Minhar selaku Ketua Bawaslu Donggala, dan Salma Kadir selaku perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten...

Alur Penanganan Pelanggaran kode Etik Adhock

Tanggal: 14 April 2022

Sobat JDIH… Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.  Dalam UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 155 ayat 2 ; DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukakan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.    Pada Pasal 157 ayat 1 UU 7 Tahun 2017 berbunyi ; DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas,...

Kpu Donggala ikuti Knowladege sharing kelas pemilu JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Tanggal: 3 December 2021

Donggala (2/11/2021). Tim Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Donggala mengikuti Knowladege sharing kelas pemilu peningkatan Kapasitas penyelenggara Pemilu melalui pegembangan Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara Daring. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia , Ketua KPU Provinsi Sulawesi tengah,Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Kasubbag Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/kota, Kasubbag Hukum serta Operator JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi...