229 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 229 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA BALUKANG KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
228 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 228 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA BALUKANG KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
214 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 214 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

Tanggal: 13 August 2022

#SobatJDIH, Kamis 11 Agustus 2022  KPU Donggala melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala. Kegiatan berlangsung secara hybrid terintegrasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan WBK dan WBBM oleh M. Unggul selaku Ketua KPU Donggala. Turut bertandatangan sebagai saksi, Minhar selaku Ketua Bawaslu Donggala, dan Salma Kadir selaku perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten...

Alur Penanganan Pelanggaran kode Etik Adhock

Tanggal: 14 April 2022

Sobat JDIH… Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.  Dalam UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 155 ayat 2 ; DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukakan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.    Pada Pasal 157 ayat 1 UU 7 Tahun 2017 berbunyi ; DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas,...

Kpu Donggala ikuti Knowladege sharing kelas pemilu JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Tanggal: 3 December 2021

Donggala (2/11/2021). Tim Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Donggala mengikuti Knowladege sharing kelas pemilu peningkatan Kapasitas penyelenggara Pemilu melalui pegembangan Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara Daring. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia , Ketua KPU Provinsi Sulawesi tengah,Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Kasubbag Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/kota, Kasubbag Hukum serta Operator JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi...