Perselisihan Hasil Pemilihan Umum merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu dimana KPU yang berkedudukan sebagai Termohon untuk mempertahankan hasil kerja yaitu Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya telah memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atas Hasil Pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan...
Jumat - KPU Provinsi Papua melaksanakan Supervisi serta Mitigasi Potensi Sengketa Badan Adhoc di 4 (empat) wilayah Kabupaten, diantaranya :
1. Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Kabupaten Waropen
3. Kabupaten Biak Numfor, dan
4. Kabupaten Supiori. (26-28/1/2024)
Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Amijaya Halim bersama Anggota Divisi Data dan Informasi Diana Dorthea Simbiak yang didampingi oleh Kasubbag Data dan Informasi serta 3 (tiga) staf Sekretariat, melaksanakan supervisi di wilayah Yapen...
Jakarta - bertempat di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square dalam kegiatan Konsolidasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi Papua menghadiri undangan yang diwakili oleh Ketua Steve Dumbon, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Amijaya Halim, dan Kasubbag Hukum Dinna Demiwijayawati. Turut diundang juga perwakilan dari 9 (sembilan) satker KPU Kabupaten/Kota se-Papua yaitu Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kasubbag Hukum. (31 Januari - 2 Februari...
