Maumere---Rapat Evaluasi Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
hendaknya menjadi pedoman untuk melakukan perubahan agar tidak ditemukan
kekurangan yang sama dalam pengelolaanya. Kegiatan ini bersifat rutin namun
bukan berarti dilakukan secara ogah-ogahan.
Demikian arahan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi NTT,
Yosef Hardi Himan, S.Sos saat membuka Rapat Evaluasi Pengelolaan Laporan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bulan Maret tahun 2022 melalui daring
(Rabu, 27/04/2022).
Sementara, Kasubbag Hukum dan SDM KPU Provinsi NTT
Bathseba S. Dapatalu dalam paparanya menyampaikan...
Maumere—Seluruh Satker
KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTT diminta untuk terus meningkatkan kualitas
dan efektifitas pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal
ini sangat penting demi terwujudnya peningkatan kinerja, transparansi,
keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan asset negara
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Permintaan itu
disampaikan auditor Inspektorat KPU RI ketika memaparkan materi pada Rapat
Evaluasi SPIP yang digelar KPU NTT secara daring, Kamis (7/4/2022), yang
diikuti KPU Provinsi NTT dan 22 KPU Kabupaten/Kota se-NTT. KPU Sikka diwakili oleh
Sekretaris, Aloysius Elwis Da Rato, Kasubag...
Evaluasi SPIP Januari dan Monitoring Pengelolaan JDIH
Tanggal: 24 February 2022
Kamis, 24 Februari 2022 KPU Sikka mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bulan Januari dan Monitoring Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh Kasubag, dan Operator SPIP dan JDIH dari 22 satker kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam kegiatan ini selain dilakukan evaluasi SPIP juga memonitoring pengelolaan JDIH pada masing-masing satker yang mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi...