87/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 87/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) SE-Kabupaten Sabbu Raijua Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020
83/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 83/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 43/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Sabu Raijua Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020
82/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 82/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua 31/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan SeKabupaten Sabu Raijua Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaPemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Mengikuti Rapat Koordinasi Daring Persiapan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Tahun 2020

Tanggal: 9 July 2020

Kupang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Tahun 2020 bagi KPU/KIP Provinsi se-Indonesia pada hari Kamis (9/7/2020) secara daring. KPU memandang penting untuk dapat meminimalisir potensi pelanggaran dan sengketa yang bisa muncul pada tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020 dengan meminta KPU/KIP Provinsi untuk melakukan pengawasan kepada KPU kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan di wilayahnya untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat lembaga dan menghindari perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme serta mantaati peraturan yang berlaku. Rapat dibuka oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman dan...

Rapat Koordinasi Daring JDIH

Tanggal: 16 June 2020

Kupang. Selasa (16/06/2020) KPU RI melaksanakan Rapat Koordinasi Daring Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan KPU/KIP Provinsi Se-Indonesia dalam rangka membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepemiluan kepada Masyarakat. Rapat dipimpin Tim JDIH KPU RI dengan peserta rapat adalah Kasubag Hukum Sekretariat KPU/KIP Provinsi mendengarkan perkembangan tugas dan pelayanan JDIH Provinsi serta saran dan masukannya kepada JDIH KPU RI. Dalam kesimpulannya Tim JDIH KPU RI mengapresiasi Tim teknis JDIH KPU/KIP Provinsi yang terus melakukan pembenahan dan peningkatan tugas dan pelayanan JDIH dan mengharapkan agar segera dapat membentuk JDIH...

KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI DARING PENYUSUNAN PRODUK HUKUM/LEGAL DRAFTING DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR

Tanggal: 13 May 2020

Kupang; KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daring Penyusunan Produk Hukum/Legal Drafting dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur (Rabu, 13 Mei 2020). Rapat diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris dan pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi bersama Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur sebagai peserta. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya menyampaikan poin-poin penting kepada peserta rapat yakni pentingnya memahami tata cara dan teknik penyusunan keputusan di lingkungan KPU, pendokumentasian produk hukum, kewajiban...