55/TU.02.1/5207/KPU-Kab/V/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR : 55/TU.02.1/5207/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021
54/TU.02.1/5207/KPU-Kab/V/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR : 54/TU.02.1/5207/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021
46/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaPemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

VIEW OF HUKUM ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

Tanggal: 6 September 2021

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis. Keberadaan Penyelenggara Pemilu berperan penting untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, disisi lain Pemilu yang demokratis membutuhkan pengaturan kode etik...

PENGUATAN KELEMBAGAAN TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA

Tanggal: 26 August 2021

KPU Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Kegiatan Penguatan Kelembagaan tentang Kode Etik Penyelenggara (26/8). Kegiatan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Sekretaris dan Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat, serta Ketua dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se NTB, sebagai peserta kegiatan. Kegiatan diisi oleh Narasumber dari KPU Provinsi NTB, Ketua KPU Provinsi NTB Bapak Suhardi Soud sebagai pengantar menyampaikan bahwa spektrum gugatan tahapan semakin meluas, tapi ada upaya preventif KPU untuk mengatur pengawasan internal, serta perlunya keterbukaan informasi untuk menyelamatkan integritas Pemilu dari segi proses dan hasil. Terakhir...

HUKUM PEMILU UNTUK PEMILU YANG ADIL DAN BERINTEGRITAS (Perspektif UU No 7 Tahun 2017)

Tanggal: 24 August 2021

HUKUM PEMILU UNTUK PEMILU YANG ADIL DAN BERINTEGRITAS (Perspektif UU No 7 Tahun 2017)   Deni Wan Putra Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbawa Barat Jln Lang Bemong Kelurahan Bertong, Sumbawa Barat deniwanputradeni@yahoo.com  “Sanksi bagi pelanggaran pemilu harus jelas, konsisten dan efektif. Jika tidak, akan muncul banyak pelanggaran yang akan menghasilkan lebih banyak konflik ”.[1]             Salah satu syarat utama demokrasi adalah sistem pemilihan umum yang jujur dan adil. Kondisi tersebut akan tercapai manakala tersedia perangkat...