22/TIK.01/52/2022

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
19/ORT.07/52/2022

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022
07/HK.03.1/52/2022

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 50.A/Kpts/KPU-Prov-017/2015 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaPemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan SPIP

Tanggal: 18 March 2022

Mataram, 18/3/2022, KPU Provinsi NTB melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se NTB. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring diikuti oleh Pejabat Struktural dan staf Sekretariat KPU Provinsi NTB serta Ketua, Anggota, Sekretaris dan Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.   Narasumber kegiatan tersebut yaitu Inspektur Utama KPU RI Nanang Priyatna, SE.,M.Ap.,CFE dan Inspektur Wilayah III  Drs. Nur Wakit Aliyusron dalam paparan Nanang Priyatna menyampaikan bahwa Gratifikasi menurut Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001...

Zona Integritas

Tanggal: 17 February 2022

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayanai (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  ZI berasal dari konsep island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan untuk menunjukkan upaya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity/integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan. Konsep ini menekankan adanya...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19/ORT.07/52/2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Tanggal: 17 February 2022

bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19/ORT.07/52/2022  tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun...

KPU Kabupaten Lombok Barat KPU Kabupaten Lombok Tengah KPU Kabupaten Lombok Timur KPU Kabupaten Sumbawa KPU Kabupaten Dompu KPU Kabupaten Bima KPU Kabupaten Sumbawa Barat KPU Kabupaten Lombok Utara KPU Kota Mataram KPU Kota Bima