| Jenis Produk Hukum | : | |
| Nomor Produk Hukum | : | |
| Subjek Produk Hukum | : | |
| Tahun Produk Hukum | : |
Tanggal: 7 May 2021
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) hari ini memperoleh kejutan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Ketua dan Sekretaris KPU Malut dipaksa mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Malut, di kawasan Jati Lurus, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, di Kota Ternate.
Rupanya, Ketua KPU, Pudja Sutamat, beserta Sekretaris, Mukmin Buamona, tengah mendapat kabar gembira. Keduanya diundang Kanwil dibawah Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, itu, untuk menerima penghargaan. KPU Malut disematkan penghargaan sebagai satuan kerja (satker) dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Triwulan I tahun 2021, Katagori Pagu... |
Tanggal: 7 May 2021
#sahabatpemilih
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Selasa (4/5), melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan Badan Komunikasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) KPU. Rakor bertema "peningkatan peran dan eksistensi Bakohumas KPU RI/ KPU Provinsi/ KPU Kab/ Kota".
Tatap muka secara daring ini melibatkan Ketua Divisi Sosdikli KPU se-nusantara.
Rakor dibuka oleh Ketua KPU RI, Ilham Saputra. Tampak hadir Ketua KPU Maluku Utara (Malut). Ada pula Ketua Divisi Sosdikli & Parmas, Safrina Rahma Kamaruddin, Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilu, Buchari Mahmud, Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas, Samsul Bahri Assagaf, Kepala Sub... |
Tanggal: 7 May 2021
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut), Rabu (28/4), berlangsung aman dan tertib. Pemungutan Suara Ulang (PSU) itu diselenggarakan di empat lokasi berbeda.
Sekedar diketahui, Kabupaten Halut yang turut dalam gala akbar pemilihan serentak Tahun 2020, terpaksa harus molor dari jadwal tahapan nasional yang, dirancang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
Tertundanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halut menyusul adanya sengketa. Yakni, sengketa perselisihan pilkada yang dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi (MK). MK lantas menganulir hasil pilkada di empat Tempat Pemungutan Suara... |
