14/10/2020

Madiun,kota-madiun.kpu.go.id – Berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peratruran Perundang-Undangan dan Pembinaannya, kemudian Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Surat Edaran KPU Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di LingkunganKPU, KPU Kota Madiun menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting dan Penyusunan Produk Hukum Tahun Anggaran 2020, Rabu (14/10/2020).

Pukul 09.00 WIB tepat, bertempat di Aula KPU Kota Madiun, Bimtek dibuka oleh Ketua KPU Kota Madiun, S. Wisnu Wardhana. Dimoderatori oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Pita Anjarsari, S. Pd, M, Pd, sebanyak 21 orang mengikuti Bimtek ini. Dari kegiatan ini diharapkan aparat KPU Kota Madiun akan memperoleh keilmuan yang lebih tentang legal drafting dan penyusunan produk hukum di tengah dinamika permasalahan hukum yang terus berkembang setiap waktunya.

Nara sumber, Dr. Siska Diana Sari, S.H, M. Hum menyampaikan bahwa materi muatan tidak identik dengan substansi. Materi muatan Undang-Undang adalah materi yang seharusnya dimuat dalam Undang-Undang. Sedangkan substansi Undang-Undang adalah apa yang ada/tertulis dalam Undang-Undang.

"A. Hamid Attamimi berpendapat bahwa materi muatan Undang-Undang Indonesia merupakan hal yang penting untuk diteliti dan dicari oleh karena pembentukan Undang-Undang setiap negara bergantung pada cita negara dan teori negara yg dianut. Kemudian kedaulatan dan pembagian kekuasaan dalam negara. Dan yang terakhir sistem pemerintahan negara yang diselelnggarakannya," terang Dr. Siska Diana Sari, S.H, M. Hum, nara sumber, Rabu (14/10/2020).

Selain Komisioner, Bimtek ini dihadiri oleh Aparat Sipil Negara (ASN) KPU Kota Madiun. Bimtek berjalan lancar dan berakhir pukul 13.00 WIB. (kasubbaghukum/ nuha)