pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan anggaran dan penyiapan logistik serta Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024
Tanggal: 3 March 2023
Hai Shobat JDIH, hari ini Selasa, 28 Februari 2023, KPU
Provinsi Jawa Timur mendapatkan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan anggaran dan penyiapan logistik serta
Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024.
Melalui Pendampingan ini diharapkan dapat tersusun rencana
pengendalian untuk pengelolaan anggaran serta penyiapan logistik di lingkungan
KPU Jatim yang lebih...
Rapat Koordinasi Persiapan Penannganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum 2024
Tanggal: 3 March 2023
Hai Sobat JDIH, KPU jawa Timur mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu pada Hari Rabu - Kamis, 15 - 16 Februari 2023, Kota Batu menjadi tuan rumah dikarenakan menurut Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam Kota Batu merupakan salah satu miniatur kota dengan Demokrasi dan toleransi yang baik.
Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses yang melibatkan seluruh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini penting diadakan, karena hampir seluruh keputusan yang diambil dalam proses pemilu harus melalui kajian hukum terlebih dahulu, selain itu apabila proses Pemilu berakhir pada sengketa, maka...
Rapat Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran pada Proses Verifikasi Partai Politik di KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur
Tanggal: 8 September 2022
KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Dugaan Pelanggaran pada Proses Verifikasi Partai Politik di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Rabu, 7 September 2022, dari pukul 13.00 WIB sampai selesai. Rakor bertempat di aula kantor KPU Provinsi Jawa Timur, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya.
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur, Muhammad Arbayanto mengawali arahannya menyampaikan kepada peserta rakor bahwa Komisioner KPU Kabupaten/Kota tidak cukup hanya pintar membaca dan mencermati perundangan. Namun, harus juga memiliki skill atau kemampuan berkomunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder sehingga tidak muncul persoalan akibat...