Kota Mungkid_ Kelengkapan data dukung setiap item Kartu Kendali yang akan dikirimkan harus dicek kembali sebelum dikirim secara berjenjang kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, agar laporan kartu kendali yang dikirimkan dalam kondisi lengkap 100%.
Arahan itu disampaikan, Afiffuddin, Ketua KPU Kabupaten Magelang, dalam Forum Rapat Pleno Laporan SPIP, Senin (6/9/2021), di Ruang Audio Visual Kantor KPU Kabupaten Magelang. Kegiatan ini melibatkan seluruh anggota KPU dan jajaran struktural serta...
Kota Mungkid_ Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dalam setiap tahapan, diluar tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Jumlah pelanggaran administrasi pada Pilkada 2020 sebanyak 17 KPU Kabupaten/Kota mendapat rekomendasi, 4 Kabupaten/Kota nihil atau tidak mendapat rekomendasi sama sekali. Total ada 79 rekomendasi, 76 ditindaklanjuti, 3 tidak ditindaklanjuti dengan hasil terbukti dan tidak...
Kota Mungkid_ KPU mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik kepada pemohon atau pengguna informasi sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015. Pemberian informasi publik dapat memberi efek ketidakpastian pemohon, yang bisa berujung kepada pelaporan dan sengketa informasi.
"Namun sengketa informasi belum sebanyak sengketa-sengketa lain yang dihadapi KPU. Sengketa Informasi memang belum "seksi" bagi KPU dibanding sengketa lainnya...
Kota mungkid_ KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada 2020 dihimbau untuk belajar melihat kembali pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Imbauan itu mengemuka saat Rapat kerja (Raker) Identifikasi Data-data Penanganan Pelanggaran Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Tengah, Jumat (13/8), yang digelar secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Raker diikuti Divisi dan Kepala Subbagian hukum dari 35 KPU Kabupaten/Kota di Jawa...
