Kota
Mungkid_ Kegiatan bimtek tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas
dan mempersiapkan Penyelenggara Pemilu khususnya di tingkat Kabupaten/Kota
dalam hal penyusunan Keputusan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.
Hal ini dikemukakan oleh Muslim Aisha, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum
dan Pengawasan dalam arahannya di kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting seri
ke VI dengan topik Makna dan Fungsi Lampiran dalam Perundang-undangan, Selasa
(28/6/2022)...
Kota
Mungkid_ Salah Satu Tupoksi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota
yaitu Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut
mengemuka dalam kegiatan Rapat Kerja Perencanaan Program Pembentukan Keputusan
Dan SOP Di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang Tahun 2022, Senin (27/6/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris, dan jajaran Struktural KPU Kabupaten Magelang.
Agenda
Raker tersebut adalah menginventarisir Daftar Rancangan keputusan dan...
Kota Mungkid_ Tahun 2022 ini baru Sebelas Satker yang menjadi pilot
project Zona Integritas, Kedepan tentu saja harapannya semua Satker yang ada di
Jawa Tengah dapat menjalankan Zona Integritas, Hal ini disampaikan oleh Muslim
Aisha, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan dalam
kegiatan Workshop Pengendalian Gratifikasi, Pembangunan Zona Integritas, Menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Tindak Lanjut Pemeriksaan NPK dan APIP Serta
Kepatuhan LHKPN dan LHKASN, Kamis...
Kota Mungkid_ Pentingnya bagi penyelenggara Pemilu khususnya di tingkat
Kabupaten/Kota untuk dapat memahami rumusan-rumasan yg ada dalam Bab, Pasal,
dan Ketentuan. Penyelenggara Pemilu dilevel Provinsi dan Kabupaten/Kota erat
kaitannya dengan perundang-undangan, karena di level tersebut mempunyai
kedudukan sebagai pembaca dan pelaksana perundang-undangan serta sebagai
pembentuk Keputusan. Hal ini dikemukakan oleh Muslim Aisha selaku Anggota KPU
Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan...
