Kota Mungkid_ Pentingnya bagi penyelenggara Pemilu khususnya di tingkat
Kabupaten/Kota untuk dapat memahami rumusan-rumasan yg ada dalam Bab, Pasal,
dan Ketentuan. Penyelenggara Pemilu dilevel Provinsi dan Kabupaten/Kota erat
kaitannya dengan perundang-undangan, karena di level tersebut mempunyai
kedudukan sebagai pembaca dan pelaksana perundang-undangan serta sebagai
pembentuk Keputusan. Hal ini dikemukakan oleh Muslim Aisha selaku Anggota KPU
Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan...
Kota Mungkid_ Untuk menimalisir adanya potensi sengketa dalam tahapan
Pemilu 2024, KPU Kabupaten Magelang menggelar Kajian Hukum edisi ke-11 dengan
mengangkat tema PERKI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan bertempat di ruang AVI
Rabu(15/6/2022). Kajian tersebut diikuti oleh seluruh Komisioner,
Sekretaris, Jajaran Struktural, dan Staf Hukum dan SDM KPU Kabupaten Magelang.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU...
Kota Mungkid_ Bertempat di ruang Perpustakaan,
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magelang menggelar rapat pembahasan
rancangan Draft Keputusan KPU Kabupaten Magelang terkait Pedoman Teknis
Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Serentak
2024 Selasa (14/6/2022).
Selain Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag
serta Staf Hukum dan SDM, rapat pembahasan rancangan keputusan tersebut juga
dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ahmad...
Kota Mungkid_ Menyambut dimulainya Tahapan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Tengah menggelar Bimbingan Teknis Legal Drafting Seri ke-4
dengan tema Teknik Penyusunan Konsideran Selasa (14/6/2022). Kegiatan yang rutin dilaksanakan
setiap minggunya ini di ikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag
Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.
Hadir sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut Nugraha Adhitya
Kristanto Perancang Perundang-undangan Muda...
